Kesiapan Daerah Jadi Kunci Percepatan Pembangunan Huntap Korban Bencana Sumatera

AKURAT.CO Pemerintah tancap gas membangun hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengungkapkan, pemerintah bersama berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, tengah bergotong royong membangun 2.600 unit huntap di tiga provinsi terdampak, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Huntap tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.

Karena itu, Mendagri meminta pemerintah daerah (pemda) segera menyiapkan data korban secara akurat serta memastikan kesiapan lahan pembangunan yang berstatus clear and clean.

Menurut Tito, kecepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada kesiapan daerah, terutama dalam penyediaan data korban dan lahan yang siap dibangun.

“Clear and clean yang dimaksud adalah lahan yang status hukumnya jelas dan aman, layak secara teknis, tidak menimbulkan dampak lingkungan, serta tetap dekat dengan lingkungan sosial masyarakat seperti pasar, akses logistik, sekolah, dan tempat ibadah,” ujar Tito dalam keterangannya, Jumat (26/12/2025).

“Semakin cepat lahan clear and clean disiapkan, maka pembangunan juga akan bergerak cepat. Tidak mungkin pembangunan dilakukan tanpa kepastian lahan,” tambahnya.

Berdasarkan data terkini, groundbreaking pembangunan huntap telah dilakukan di sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Langkah serupa, kata Tito, akan segera menyusul di Aceh dan Sumatera Barat seiring dengan kesiapan lahan dan kelengkapan data di masing-masing daerah.

Baca Juga: 7 Destinasi Wisata Danau Terindah di Sumatera Utara yang Cocok Dikunjungi Saat Libur Akhir Tahun

“Kita memang harus bergerak cepat juga untuk Aceh dan Sumbar,” ujarnya.

Mendagri mendorong pemda untuk memprioritaskan penyiapan lahan pembangunan huntap.

Ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penanganan pascabencana dapat memanfaatkan lahan milik pemerintah pusat, daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain skema gotong royong, pemerintah juga menyiapkan pembangunan huntap melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan jumlah unit yang lebih besar.

Dengan skema tersebut, pemerintah memastikan seluruh korban terdampak tetap tertangani.

Pemerintah juga menyiapkan bantuan bagi masyarakat dengan kategori rumah rusak ringan dan sedang.

Tito meminta para gubernur segera mengoordinasikan pendataan bersama bupati dan wali kota di wilayah terdampak.

“Kepada tiga gubernur, tolong segera berkoordinasi dengan kepala daerah terdampak untuk mendata kerusakan ringan dan sedang secara by name by address, lalu diserahkan ke BNPB. Setelah diverifikasi, bantuan bisa langsung diberikan,” tegasnya.

Baca Juga: Melampaui Ekspektasi, Cabor-cabor Dualisme Justru Unjuk Gigi di SEA Games 2025