Peran Pemda Kunci Jaga Inflasi dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

AKURAT.CO Pemerintah menargetkan inflasi nasional berada pada kisaran 2,5 persen ±1 persen, level yang dinilai ideal karena menguntungkan baik produsen maupun konsumen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Oktober 2025, inflasi tahunan Indonesia tercatat sebesar 2,65 persen, masih dalam rentang sasaran yang ditetapkan pemerintah.

Menanggapi capaian tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan, keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi tidak lepas dari peran aktif pemerintah daerah (Pemda).

“Kalau pusat saja yang bekerja tanpa didorong oleh mesin daerah yang juga bekerja penuh, hasilnya tidak akan maksimal,” ujar Tito, Selasa (7/10/2025).

Menurutnya, dalam sistem pemerintahan semi-desentralisasi, Pemda memiliki kewenangan besar untuk mengelola urusan pemerintahan konkuren, termasuk dalam hal pertumbuhan ekonomi dan produktivitas daerah.

Tito mengungkapkan, Kemendagri terus mendorong Pemda melakukan efisiensi dan optimalisasi belanja daerah agar anggaran digunakan lebih tepat sasaran.

Ia mencontohkan langkah Kabupaten Lahat yang berhasil menghemat anggaran dan mengalihkannya untuk membangun sistem irigasi pertanian.

“Pengalihan seperti itu lebih berdampak langsung bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Baca Juga: Ketua MPR: Peran BPK Krusial Dukung Efektivitas Program Prioritas Presiden Prabowo

Selain efisiensi, Pemda juga diimbau untuk berinovasi dalam mengembangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat kecil.

Upaya ini dapat diperkuat dengan digitalisasi sistem pajak dan retribusi, agar penerimaan daerah lebih transparan dan akurat.

“Digitalisasi akan menjadi fondasi penting bagi penerapan e-government nasional berbasis data kependudukan,” kata Tito.

Ia menambahkan, data kependudukan dari Ditjen Dukcapil saat ini sudah mencakup hampir seluruh penduduk Indonesia dan siap diintegrasikan dalam sistem e-government nasional.

Mendagri juga mendorong Pemda agar memanfaatkan Program Strategis Nasional (PSN) yang dijalankan di wilayah masing-masing.

Menurutnya, PSN yang digagas Presiden Prabowo Subianto sangat berbasis kerakyatan dan memiliki potensi besar dalam meningkatkan ekonomi lokal.

“Kalau program-program itu tereksekusi dengan baik, kami yakin akan mendongkrak ekonomi daerah karena basisnya jelas: rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Tito menilai sektor swasta dan UMKM memiliki peran penting dalam memperkuat perekonomian daerah.

Ia meminta Pemda memberikan kemudahan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) agar proses perizinan lebih cepat dan transparan.

“Semua unsur kementerian/lembaga dan dinas terkoneksi dalam satu sistem digital di MPP, jadi masyarakat tidak perlu ke berbagai kantor untuk mengurus izin,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan agar Indonesia tidak terus bergantung pada ekspor bahan mentah.

Baca Juga: Jadwal Bioskop Trans TV Hari Ini, 7 Oktober 2025: Ada Terminator Salvation hingga All the Devil’s Men

Sebagai contoh, Tito mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang berhasil memanfaatkan peluang ekspor produk pangan ke Singapura.

“Terobosan seperti ini tidak hanya menambah PAD, tapi juga membuka lapangan kerja baru,” pungkasnya.