Warga Jakarta Protes, CCTV Melimpah Tapi Bansos dan Lapangan Kerja Menghilang

AKURAT.CO Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk memperbanyak pemasangan Closed Circuit Television (CCTV), menuai kritik tajam dari masyarakat.

Di tengah derasnya kampanye keamanan berbasis pengawasan elektronik, suara rakyat justru menuntut fokus pada bantuan sosial dan penciptaan lapangan kerja yang lebih mendesak.

Warga dari berbagai lapisan sosial menilai, kebijakan pemasangan CCTV yang kini mencapai total 1.500 unit lebih ini, tidak selaras dengan kebutuhan nyata mereka.

Baca Juga: DPR Kritik Pengadaan CCTV di Jakarta: Anggaran Besar Harusnya Diprioritaskan untuk Rakyat

Yadi (45) warga Pademangan Barat, menegaskan yang dibutuhkan rakyat saat ini, yaitu pendidikan hingga lapangan pekerjaan yang belum menjangkau semua lapisan.

"Anak-anak kami butuh pendidikan, dapur kami butuh asap, bukan ditonton kamera," kata Yadi saat diwawancara, Rabu (4/6/2025).

Warga lainnya, Sulis (40), menyatakan efektivitas CCTV dalam pencegahan kriminalitas masih diragukan. Bahkan, baginya media sosial seperti TikTok dan Instagram masih lebih efektif ketimbang CCTV.

"Lebih cepat viral di TikTok atau Instagram, polisi baru turun setelah ramai," ujarnya.

Aparat kepolisian pun selama ini dinilai sudah cukup melakukan patroli dan mengaktifkan siskamling sebagai upaya preventif.

Dudit, warga Tangki Timur, mempertanyakan urgensi proyek ini yang dinilai lebih menguntungkan vendor teknologi ketimbang warga miskin. Diajuga menyoroti janji lapangan kerja yang belum terealisasi.

"Jangan biarkan rakyat terus diawasi, tapi tidak diberdayakan," tandasnya.

Kritikan datang pula dari politisi PKS, Mardani Ali Sera. Menurutnya, alokasi anggaran Pemprov seharusnya diprioritaskan untuk program sosial seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan penciptaan lapangan kerja, sesuai visi Presiden Prabowo Subianto yang mengedepankan efisiensi dan keberpihakan pada rakyat.

"CCTV hanya efektif jika penegakan hukum berjalan baik. Tanpa itu, CCTV jadi formalitas mati," ujar Mardani.

Dia menambahkan, dana CSR yang dipakai untuk pengadaan CCTV seharusnya dialokasikan ke pemberdayaan RT dan RW serta ekosistem ekonomi kerakyatan.

Baca Juga: 100 CCTV Baru Disebar di Jakarta, Daerah Rawan Pencurian Motor Bakal Diawasi Ketat

Sebelumnya, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyebut penambahan CCTV ini sebagai upaya menjaga keamanan di 12 taman yang buka 24 jam dan lokasi rawan.

Kepala Diskominfotik Budi Awaludin menegaskan, pemasangan CCTV menggunakan dana CSR dari sektor swasta dan tersebar di beberapa taman serta wilayah rawan bencana.

Namun desakan warga tetap kuat, agar pemerintah mendengar suara rakyat kecil dan mengutamakan kesejahteraan ekonomi ketimbang pengawasan elektronik.

"Mana janji kampanye yang katanya demi kesejahteraan warga," tanya Yadi (45) warga Pademangan.