DPR Kritik Pengadaan CCTV di Jakarta: Anggaran Besar Harusnya Diprioritaskan untuk Rakyat

AKURAT.CO Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, melontarkan kritik tajam kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, terkait kebijakan pengadaan closed circuit television (CCTV).

Menurutnya, program tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak warga Jakarta dan visi Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan efisiensi serta keberpihakan anggaran kepada rakyat.

"Anggaran besar Pemprov Jakarta seharusnya diprioritaskan untuk rakyat, bukan menambah CCTV," kata Mardani saat dihubungi, Senin (2/6/2025).

Baca Juga: 100 CCTV Baru Disebar di Jakarta, Daerah Rawan Pencurian Motor Bakal Diawasi Ketat

Mardani menilai, meskipun dana pengadaan CCTV berasal dari skema Corporate Social Responsibility (CSR), penggunaan dana tersebut perlu dikritisi agar tepat sasaran.

Dia menyebutkan, efektivitas CCTV bergantung pada penegakan hukum yang kuat. "Kalau penegakan hukum lemah, CCTV hanya jadi pajangan yang mati atau rusak," ujarnya.

Lebih lanjut, legislator asal Jakarta ini menyoroti pentingnya pemberdayaan RT dan RW serta penciptaan lapangan kerja sebagai prioritas utama. "CSR lebih baik dialokasikan untuk program yang menyentuh langsung kehidupan warga dan menciptakan ekosistem ekonomi kerakyatan," jelasnya.

Sebelumnya, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah, mengkritik penambahan CCTV bukan prioritas, dan Pemprov Jakarta seharusnya fokus memperbaiki sanitasi serta drainase yang makin memburuk. Dia juga mengusulkan agar sistem keamanan lingkungan (siskamling) dioptimalkan kembali.

Baca Juga: Cegah Parkir Liar, Awas Sekarang Ada Banyak CCTV di Blok M!

Sementara itu, Kepala Diskominfotik DKI, Budi Awaluddin menjelaskan, pengadaan CCTV menggunakan dana CSR dan akan diperluas sesuai kebutuhan di tingkat RT/RW.

Dia juga mengungkapkan, Pemprov Jakarta tengah mengkaji opsi sistem sewa (manage service) untuk efisiensi pemeliharaan dan pembaruan teknologi.

Kritik dari Mardani dan pengamat publik mengenai pengadaan CCTV ini, menjadi sinyal penting agar Pemprov Jakarta menyesuaikan kebijakan fiskal dan program dengan kebutuhan riil warga, bukan sekadar proyek yang rawan mubazir.