Butuh Sosok Berkompeten, Mayoritas Pengprov Minta Munas PP FTI Segera Dilangsungkan

AKURAT.CO - Pengurus Pusat (PP) Federasi Triathlon Indonesia (FTI) pimpinan Joko Warsito mendapat sorotan tajam dari para Pengurus Provinsi (Pengprov) FTI. Banyak masalah yang ditimbulkan PP FTI yang dinilai melanggar AD/ART organisasi.

Salah satunya adalah mengenai pembekuan Pengprov Sumatra Utara tanpa alasan yang jelas. Padahal mereka selalu menyelenggarakan event, pembinaan atlet, dan pelatihan secara rutin dengan program yang jelas.

Ketua Umum (Ketum) FTI Sumatra Utara, Yopie War, mengatakan pembekuan yang dilakukan oleh PP FTI pimpinan Joko Warsito tidak masuk akal dengan alasan karena mereka tidak mempunyai atlet.

Padahal, sejak terbentuk kepengurusan 2015 sampai 2022, FTI Sumatra Utara selalu mengadakan kegiatan event dan pelatihan yang bersifat daerah maupun nasional.

"Namun, Juni kemarin kami dibekukan oleh PP FTI pimpinan Joko Warsito, dengan alasan tidak masuk akal karena kami tidak mempunyai atlet," kata Yopie.

"Padahal setiap tahunnya kami buat event, selalu ada kegiatan pembinaan dan pelatihan. Bagaimana mungkin program kami jelas setiap tahunnya diadakan, kami tidak punya atlet."

Pembekuan FTI Sumatra Utara ini melanggar AD/ART, karena menurut Yopie tidak ada pembekuan Pengprov FTI dengan dasar perolehan ada atau tidaknya atlet. Melainkan berkaitan dengan pembentukan pengurus cabang (pengcab).

"Kami sudah terbentuk sekitar 10 pengcab kabupaten/kota di Sumatra Utara. Itu sudah memenuhi syarat, tetapi KONI Sumatra Utara belum menerima kami, tidak ada penjelasan soal ini juga dari mereka," Yopie menambahkan.

Mayoritas Pengprov FTI ingin segera melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) lantaran menilai PP FTI tidak mempunyai program yang jelas. Selama ini PP FTI mengatasnamakan sepihak program pengprov sebagai program mereka.

Bahkan, dalam kurun waktu empat tahun PP FTI di bawah kepemimpinan Joko Warsito, tidak menyelenggarakan kejuaraan nasional (Kejurnas) tingkat junior ataupun senior. Di mana mereka mengharapkan event dibuat oleh komunitas dan Pengprov.

"Kejurnas kegiatannya ditumpahkan ke pengprov. Kami ada event diatasnamakan PP FTI melaksanakan kejurnas. Itu sangat tidak adil," kata Ketum FPI Jawa Tengah, Suryati Azizah.

"Program Triatlon kurang support dalam hal pendanaan, tidak transparan dalam program kerja," kata Sekretaris Umum FTI Bangka Belitung, Fathoni menambahkan.

Selanjutnya adalah terkait keputusan PP FTI yang melanggar AD/ART. Di mana mereka tidak menjalankan keputusan Rapat Kerja Nasional soal Musyawarah Nasional yang harus segera dilakukan karena masa jabatan Joko Warsito telah habis.

Alih-alih menjalankan Munas, PP FTI malah mengajukan surat perpanjangan kepengurusan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) selama tiga bulan.

Berdasarkan beberapa alasan tersebut, mayoritas Pengprov ingin FTI secepatnya melangsungkan Munas. Hal ini dilakukan agar program PP FTI kembali berjalan dan bisa meraih prestasi di kancah nasional ataupun internasional.

"Harapan kami munas digelar, ketum baru dapat membina atlet dan mengatur manajemen organisasi ke depannya lebih baik lagi. PP FTI saat ini gagal total," jelas Yopie.

"17-18 Pengprov ingin segera digelarnya munas. Harus secepatnya paling tidak bulan September atau Oktober. Semakin lambat semakin banyak lagi kebijakan yang kruang memihak kepada pengprov, tidak sesuai AD/ART," tegas Fathoni.[]