Hal tersebut harus dilakukan agar seluruh produk UMKM memiliki nilai jual tinggi seperti produk luar yang telah mendapat label SNI.
"Banyak pelaku UMKM kita melihat standarisasi sebagai sesuatu yang mahal, baik dari sisi SNI, GMP, maupun HACCP. Jika ini tidak diatasi, target standarisasi sulit tercapai, dan masyarakat akan enggan membeli produk yang tidak terstandar," kata Novita dikutip Kamis (5/12/2024).
Menurut dia, sulitnya mendapatkan akreditasi SNI akan berdampak pada menurunnya hasil penjualan produk UMKM. Kondisi tersebut, kata Novita, semakin membuka kesempatan bagi produsen asing untuk memasarkan produknya di Indonesia.
Alhasil, menurut dia, daya jual produk UMKM akan semakin menurun, sehingga berdampak pada terhentinya perputaran roda ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah. "Jika UMKM kesulitan mendapatkan sertifikasi, ini akan membebani ekonomi nasional," ujar dia.
Oleh karena itu, dia mendorong seluruh elemen pemerintah terkait untuk mempermudah seluruh UMKM mendapatkan sertifikasi produk SNI.
Novita pun yakin jajaran DPR akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah jika ingin serius menangani masalah sulitnya mendapatkan sertifikasi produk.
"Kami siap mendukung tambahan anggaran untuk program ini, asalkan ada ide-ide konkret yang mampu menyelesaikan kendala di lapangan. Terobosan seperti subsidi atau insentif untuk sertifikasi SNI dapat menjadi jalan keluar," kata dia.
