Pertumbuhan Pariwisata Tak Merata, Hotel Hadapi Tekanan Biaya

AKURAT.CO Gejolak perkembangan pariwisata nasional dinilai belum sepenuhnya berdampak merata terhadap seluruh pelaku usaha, khususnya di sektor perhotelan.
Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tidak selalu berbanding lurus dengan kinerja industri.
Sebagian hotel mencatat pertumbuhan, sementara pelaku lainnya masih menghadapi tekanan pendapatan di tengah tingginya biaya operasional.
Founder dan CEO Mora Group, Andhy Irawan, menilai kondisi tersebut mencerminkan persoalan tata kelola pariwisata yang belum terintegrasi secara menyeluruh.
Menurutnya, pertumbuhan pariwisata kerap hanya diukur dari capaian angka kunjungan tanpa diiringi penguatan ekosistem industri.
“Kalau bicara pertumbuhan pariwisata, tidak bisa dilihat dari satu sisi,” kata Andhy dalam diskusi Forum Wartawan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Forwaparekraf), dikutip Minggu (8/2/2026).
Ia menilai perbedaan kinerja antar-destinasi dan antar-pelaku usaha menunjukkan bahwa dampak pertumbuhan pariwisata belum sepenuhnya merata.
Karena itu, peran pemerintah dibutuhkan sebagai pengatur dan pengarah ekosistem, bukan sebagai pelaku langsung dalam aktivitas bisnis pariwisata.
Dalam aspek promosi, Andhy mengapresiasi partisipasi Indonesia dalam berbagai pameran pariwisata internasional. Namun, ia menilai upaya tersebut belum sepenuhnya disertai dengan target dan indikator kinerja yang terukur.
“Kita ikut setiap tahun, tapi targetnya belum detail, KPI-nya juga belum jelas,” ujarnya.
Baca Juga: Gibran: Kiprah Yusril Teladan Pengabdian Lintas Rezim
Menurutnya, tanpa ukuran kinerja yang spesifik, sulit menilai sejauh mana promosi tersebut berdampak langsung terhadap industri, termasuk tingkat okupansi hotel dan keberlanjutan usaha.
Persoalan tata kelola, lanjut dia, tidak hanya terjadi di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga di daerah.
Andhy juga menyoroti lemahnya pengaturan akomodasi berbasis sewa jangka pendek yang dinilai menciptakan ketimpangan regulasi dengan industri perhotelan.
Ketimpangan tersebut tidak hanya menyangkut perizinan, tetapi juga pengawasan dan kepatuhan terhadap standar operasional.
“Dalam praktiknya, sebagian hunian jangka pendek beroperasi tanpa kewajiban yang setara dengan hotel, baik dari sisi pajak, standar layanan, maupun kontribusi terhadap ekosistem pariwisata setempat,” jelasnya.
Ia menegaskan, ketiadaan basis data yang solid serta lemahnya pengawasan membuat kebijakan sulit diterapkan secara konsisten.
Karena itu, penguatan tata kelola—mulai dari promosi, perizinan, hingga pengawasan—menjadi prasyarat agar pertumbuhan pariwisata tidak berhenti pada capaian angka, melainkan berdampak langsung terhadap keberlanjutan industri dan ekosistem pariwisata nasional.
“Kondisi ini berpotensi menciptakan persaingan yang tidak setara dan menggerus kesehatan industri perhotelan. Tanpa penegakan regulasi yang adil dan konsisten di tingkat daerah, pertumbuhan pariwisata dikhawatirkan hanya menguntungkan segmen tertentu,” tegasnya.
Baca Juga: Pengelolaan Anggaran Harus by Design demi Manfaat Nyata bagi Daerah
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini









