Pelindo Bayar Utang Rp11 T Sejak Merger di 2021

AKURAT.CO PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo telah melunasi utang sekitar Rp11 triliun sejak penggabungan perusahaan pada tahun 2021.
Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono, mengungkapkan bahwa total utang Pelindo pada tahun 2021 mencapai Rp50,9 triliun, yang merupakan akumulasi dari utang Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan Pelindo IV.
"Setelah merger sejak 1 Oktober 2021, sampai hari ini Pelindo sudah melunasi utang sekitar Rp11 triliun," kata Arif dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (3/7/2024).
Baca Juga: Dukung Pembangunan Berkelanjutan, Pelindo Diganjar Tiga Penghargaan CSR-SDG-ESG Award VII–2024
Arif menjelaskan bahwa kenaikan beban utang Pelindo sebagian besar disebabkan oleh pelemahan kurs rupiah. Pada tahun 2023, utang dalam bentuk dolar AS mencapai USD2,49 miliar.
"Pada 2023, utang dalam dolar AS sekitar USD2,49 miliar, jadi setiap pelemahan Rp1.000, utang akan bertambah Rp2,4 triliun," jelas Arif.
Meskipun demikian, pendapatan Pelindo pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan, mencapai Rp31 triliun dibandingkan dengan Rp28,8 triliun pada tahun 2021.
Ebitda perusahaan juga naik dari Rp9,51 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp10,35 triliun pada tahun 2023. Laba bersih Pelindo tercatat mencapai Rp4,01 triliun pada tahun 2023, naik dari Rp3,16 triliun pada tahun 2021.
Dari sisi kontribusi dividen kepada negara, Pelindo mencatatkan peningkatan signifikan dengan menyumbangkan Rp7,26 triliun pada tahun 2023, dibandingkan dengan Rp4,7 triliun pada tahun 2021.
"Kalau dari posisi dividen, Pelindo masuk 10 besar BUMN. Dari sisi revenue kita nomor 12 atau 13, tapi dari sisi dividen kita masuk 10 besar," kata Arif.
Arif optimis melihat pertumbuhan dividen dari tahun ke tahun. Pada kuartal I-2024, dividen Pelindo tercatat sebesar Rp2,68 triliun. "Semoga saja bisa empat kalinya sehingga bisa mencapai Rp10 triliun atau lebih," harap Arif.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.










