Anggaran ESDM 2027 Rp27,37 Triliun, Rp22,51 Triliun untuk Infrastruktur Energi

AKURAT.CO Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal memprioritaskan pagu anggaran tahun 2027 untuk pembangunan infrastruktur energi, mulai dari jaringan gas rumah tangga, listrik desa, hingga bantuan pasang baru listrik.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyampaikan, dari total pagu anggaran Kementerian ESDM tahun 2027 sebesar Rp27,37 triliun, sekitar Rp22,51 triliun atau 82% diarahkan untuk program strategis dan pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, sekitar Rp3,59 triliun dialokasikan untuk belanja operasional dan Rp1,27 triliun untuk program publik nonfisik.

"Ditetapkan pagu Kementerian ESDM tahun 2027 tidak mengalami perubahan seperti apa yang pimpinan sampaikan sebesar Rp27,37 triliun," kata Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (16/9/2026).

Baca Juga: B50 Sudah Tersalurkan ke 94 Persen SPBU, Kementerian ESDM Kejar Transisi 28 Terminal

Pemerintah menyiapkan Rp5,21 triliun untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga sebanyak 959.232 sambungan rumah, Rp949 miliar untuk Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi 400.000 rumah tangga, serta Rp9,32 triliun untuk pembangunan infrastruktur listrik desa di 1.250 lokasi.

Bagi masyarakat di wilayah yang belum menikmati layanan kelistrikan, pemerataan akses menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memperluas manfaat pembangunan energi.

Bahlil menyampaikan bahwa perhatian tidak hanya diarahkan kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tetapi juga desa dan dusun lain yang masih membutuhkan penanganan akses listrik.

Baca Juga: BLU Energi Masih Dikaji, Kementerian ESDM Pastikan PLN EPI Tetap Berjalan

"Maka kita akan melakukan secara adil dari Aceh sampai Papua. Jadi, tapi proporsionalnya adalah daerah-daerah yang memang membutuhkan kecepatan," ujarnya.

Berdasarkan penyampaian Bahlil, saat ini masih terdapat sekitar 10.068 titik desa dan dusun yang membutuhkan penanganan terkait akses kelistrikan.

Pada program tahun 2025 yang diresmikan pada 2026, pemerintah telah menangani sekitar 1.416 titik, sedangkan program tahun 2026 mencakup sekitar 1.300 titik.