Izin Usaha Dicabut Pemerintah, PT Agincourt Resources Buka Suara

Perusahaan menyatakan mengetahui kabar tersebut dari pemberitaan media, namun hingga kini belum menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah.

Senior Manager Corporate Communications PT Agincourt Resources, Katarina Siburian Hardono, mengatakan perseroan belum dapat memberikan komentar lebih jauh karena belum memperoleh informasi detail terkait keputusan tersebut.

Meski demikian, Katarina menegaskan bahwa perseroan menghormati setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah.

“Perseroan menghormati setiap keputusan pemerintah, dan tetap menjaga hak Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” kata Katarina kepada wartawan, Rabu (21/1/2026).

 

Baca Juga: Emas Moncer, Pendapatan Agincourt Resources Naik 64 Persen di 2024

Lebih lanjut, Katarina menegaskan komitmen PT Agincourt Resources dalam menjalankan praktik usaha yang berlandaskan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

“Perseroan senantiasa menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan berkomitmen penuh untuk mematuhi seluruh peraturan,” tambah Katarina.

Diberitakan sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto, resmi mencabut izin 28 perusahaan yang melanggar aturan pemanfaatan hutan yang beroperasi di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa pencabutan ini merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo dari London, Inggris, pada Senin (19/1/2026). 

Dalam rapat yang dilaksanakan secara virtual tersebut, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaporkan hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahan yang terindikasi melakukan pelanggaran.

Sebanyak 28 perusahaan itu terdiri dari 22 perusahaan berusaha pemanfaatan hutan atau pemilik perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.010.991 hektare; serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu (PBPHHK).

Sebanyak 22 pemilik PBPH yang dicabut masing-masing 3 perusahaan di Aceh, 6 perusahaan di Sumatera Barat, dan 13 perusahaan di Sumatera Utara. Sedangkan 6 pemilik PBPHHK masing-masing 2 perusahaan di Aceh, 2 perusahaan di Sumatera Barat, dan 2 perusahaan di Sumatera Utara.