Kementan Kebut Rehabilitasi Sawah di Aceh

AKURAT.CO Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman memastikan, proses rehabilitasi sawah terdampak banjir dan longsor di Aceh berjalan cepat, tepat sasaran, dan berbasis padat karya.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemulihan sektor pertanian pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Pemerintah menargetkan percepatan tanam agar produktivitas pertanian segera pulih, sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.

Dalam peninjauan langsung ke lokasi persawahan terdampak di Aceh Utara, Mentan menegaskan bahwa rehabilitasi lahan tidak hanya fokus pada perbaikan fisik, tetapi juga pemberdayaan petani.

Baca Juga: Serah Terima 600 Unit Rumah Huntara di Aceh Tamiang, ADHI Karya Dukung Pembangunan Pascabencana

Skema swakelola yang melibatkan petani setempat dinilai mampu mempercepat pemulihan sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Strategi ini dinilai relevan di tengah tantangan iklim ekstrem dan kebutuhan menjaga pasokan pangan nasional tetap stabil.

Mentan Tinjau Langsung Sawah Terdampak Banjir di Aceh

Mentan Andi Amran Sulaiman bersama rombongan tiba di Desa Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Kamis (15/1/2026). Ia meninjau langsung kondisi areal persawahan yang masih tertutup lumpur pascabencana banjir dan longsor.

Dalam kunjungan tersebut, Mentan meminta jajaran Kementerian Pertanian memastikan rehabilitasi lahan berjalan cepat dan mampu mengembalikan fungsi sawah agar petani segera kembali berproduksi. Menurutnya, kecepatan penanganan menjadi kunci agar musim tanam tidak terlewat.

Rehabilitasi Sawah Pakai Skema Swakelola dan Padat Karya

Mentan menegaskan seluruh proses rehabilitasi dilakukan secara swakelola dan padat karya tanpa melibatkan kontraktor besar. Pemerintah akan membiayai langsung pekerjaan rehabilitasi, sementara petani setempat dilibatkan sebagai tenaga kerja.

“Kalau perlu petaninya ikut kerjakan sendiri, dan itu dibayar pemerintah,” ujar Amran saat berdialog dengan jajarannya.

Skema ini dinilai memberikan manfaat ganda, yakni mempercepat pemulihan lahan sekaligus memastikan dampak ekonomi langsung dirasakan masyarakat terdampak bencana.

Bantuan Benih dan Pupuk untuk Percepat Masa Tanam

Selain perbaikan lahan, pemerintah juga menyalurkan bantuan sarana produksi pertanian berupa benih dan pupuk. Bantuan ini ditujukan untuk mempercepat masa tanam berikutnya dan menjaga produktivitas pertanian di Aceh.

“Benih dan pupuknya dibantu pemerintah,” kata Amran.

Dalam kunjungan tersebut, Mentan didampingi Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), anggota Komisi IV DPR RI lainnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta sejumlah pejabat terkait.

Puluhan Ribu Hektare Sawah di Aceh Terdampak Bencana

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, total sawah terdampak bencana di Aceh mencapai 54.233 hektare yang tersebar di 21 kabupaten/kota. Rinciannya, kerusakan ringan seluas 23.893 hektare, kerusakan sedang 8.759 hektare, dan kerusakan berat 21.851 hektare.

Untuk tahap awal, rehabilitasi difokuskan pada lahan seluas 13.707 hektare yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah menilai langkah awal ini krusial untuk menahan potensi penurunan produksi pangan dalam waktu dekat.

APBN 2026 Siapkan Rp1,49 Triliun, Tambahan Rp5,1 Triliun Diusulkan

Kementerian Pertanian telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,49 triliun dari APBN 2026 untuk rehabilitasi pertanian pascabencana. Selain itu, pemerintah juga mengusulkan tambahan anggaran Rp5,1 triliun guna mempercepat pemulihan sektor pertanian di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Amran menegaskan pemerintah bergerak cepat merespons dampak bencana hidrometeorologi demi menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Dampak Bencana Meluas hingga Infrastruktur Pertanian

Bencana banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor tidak hanya merusak sawah, tetapi juga infrastruktur pertanian. Hingga 13 Januari 2026, luas sawah terdampak di tiga provinsi tersebut mencapai 107.324 hektare, dengan total lahan puso padi dan jagung mencapai 44,6 ribu hektare.

Selain itu, lahan perkebunan non-sawit seperti kopi, kakao, dan kelapa terdampak seluas 29.310 hektare, hortikultura 1.803 hektare, serta lebih dari 820 ribu ekor ternak dilaporkan mati atau hilang. Kerusakan juga mencakup 58 unit RPH, 2.300 unit alsintan, 74 Balai Penyuluhan Pertanian, tiga bendungan, jaringan irigasi sepanjang 152 kilometer, serta 820 unit jalan produksi.

Pemulihan Pertanian Jadi Kunci Ketahanan Pangan

Pemerintah menegaskan data dampak bencana bersifat dinamis dan terus diperbarui melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah. Langkah rehabilitasi cepat, skema padat karya, serta dukungan anggaran besar menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional.

Bagi petani di wilayah terdampak, percepatan rehabilitasi ini diharapkan menjadi titik balik untuk kembali berproduksi dan memulihkan ekonomi desa pascabencana.