Bulog Targetkan Distribusi 1,5 Juta Ton Beras SPHP hingga Akhir 2025

AKURAT.CO Perum Bulog memperkuat intervensi distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) guna memastikan masyarakat di daerah tersebut tetap mendapatkan akses beras bersubsidi dengan harga terjangkau.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Satgas Pangan untuk mengarahkan pasokan SPHP ke titik-titik yang rawan mengalami disparitas harga.

Menurutnya, intervensi ini penting agar seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaat stabilisasi pangan.

Baca Juga: Gandeng Pemkab Muara Enim, BULOG Perkuat Ketahanan Pangan Lewat MoU Strategis

“Bulog memperluas intervensi di wilayah 3TP agar seluruh masyarakat memiliki akses terhadap beras dengan harga terjangkau,” ujar Rizal dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Sebagai BUMN pangan strategis, Bulog memiliki mandat untuk menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan, serta keterjangkauan pangan pokok bagi masyarakat.

Rizal menegaskan bahwa Bulog akan terus menjalankan tugas tersebut di seluruh wilayah Indonesia.

Dirinya menjelaskan bahwa langkah sinergis dalam Satgas Pengendalian Harga Beras merupakan bukti nyata komitmen Bulog dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Upaya ini sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.

Rizal memastikan bahwa Bulog akan selalu hadir di tengah masyarakat melalui ketersediaan beras SPHP yang berkualitas baik dan dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET) di masing-masing zona. Kepastian pasokan, menurutnya, menjadi faktor penting dalam menjaga kestabilan harga.

Baca Juga: Bulog Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Siap Jalankan Arahan Presiden Prabowo

Hingga saat ini, penyaluran beras SPHP telah mencapai lebih dari 560 ribu ton, menandakan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap program beras pemerintah tersebut. Bulog menargetkan distribusi SPHP mencapai 1,5 juta ton hingga Desember 2025.

Distribusi beras SPHP diprioritaskan pada wilayah yang mengalami disparitas harga atau memiliki harga beras di atas HET. Enam provinsi utama yang menjadi fokus intervensi adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

“Bulog terus melakukan operasi pasar dan distribusi beras SPHP di daerah yang terpantau mengalami kenaikan harga. Kami berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah dan Satgas Pangan untuk memastikan masyarakat mendapatkan beras berkualitas dengan harga sesuai HET,” tambah Rizal.

Adapun beras SPHP dijual sesuai ketentuan HET berdasarkan zonasi. Untuk zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi, harga ditetapkan Rp12.500 per kilogram. Zona 2 ada Sumatra (selain Lampung dan Sumsel), NTT, dan Kalimantan yang dipatok Rp13.100 per kilogram. Sementara zona 3 ada di Maluku dan Papua memiliki HET Rp13.500 per kilogram.

Rizal menegaskan bahwa stabilitas harga pangan menjadi fondasi stabilitas sosial dan ekonomi. “Stabilitas harga pangan adalah stabilitas rakyat,” katanya.

Dengan intervensi yang diperluas dan koordinasi lintas instansi, Bulog berharap harga beras di pasar tetap terkendali dan masyarakat di seluruh wilayah terutama 3TP tidak terbebani oleh lonjakan harga menjelang akhir tahun.