Pemerintah Gandeng OJK dan BI Akselerasi Ekonomi Digital

Upaya ini sejalan dengan arah kebijakan Asta Cita pemerintah dalam memperkuat kemandirian dan daya saing ekonomi Indonesia.

 

Kolaborasi tersebut ditegaskan dalam pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 di Jakarta Convention Center, Kamis (30/10/2025). 

 

Acara yang mengusung tema “Sinergi dan Inovasi untuk Akselerasi Transformasi Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia” ini menjadi panggung koordinasi antar-regulator, pelaku industri, dan pemangku kepentingan ekonomi digital.

 

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menegaskan, transformasi digital tidak hanya sebatas adopsi teknologi, tetapi juga kemampuan berinovasi untuk memperluas akses layanan keuangan secara inklusif dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital.

 

 

“OJK berkomitmen menjaga ekosistem keuangan digital yang aman, adaptif, dan inklusif. Transformasi digital harus memberi manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Mahendra.

 

OJK saat ini tengah memperkuat sistem pengaturan dan pengawasan berbasis data dan teknologi, termasuk penerapan supervisory technology (SupTech) serta integrasi data lintas sektor untuk mendukung pengawasan yang efisien dan antisipatif terhadap risiko digital.

 

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan bahwa transformasi digital di sektor ekonomi dan keuangan membutuhkan sinergi erat antar-lembaga. 

 

“FEKDI dan IFSE 2025 adalah bukti nyata semangat kolaborasi nasional untuk mendorong digitalisasi yang inklusif dan efisien, sejalan dengan Asta Cita menuju Indonesia Maju,” kata Perry.

 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB Indonesia dapat meningkat hingga 15,5–19,6% pada 2045, atau lebih dari sembilan kali lipat dibandingkan saat ini. 

 

Target tersebut dituangkan dalam Buku Putih Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 yang berlandaskan enam pilar strategis.

 

Airlangga menambahkan, perluasan akses keuangan digital juga didukung oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang memastikan masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro dapat menikmati manfaat ekosistem digital. 

 

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 mencatat tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 92,74%, dengan literasi 66,64%.

 

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), turut menegaskan pentingnya membangun infrastruktur digital, meningkatkan literasi, dan memperkuat tata kelola siber yang transparan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.