Wacana Presiden soal WNA Pimpin BUMN, Muhammad Sirod: Langkah Berani dan Realistis

AKURAT.CO, Presiden Prabowo Subianto yang mewacanakan ekspatriat alias warga negara asing (WNA) boleh memimpin badan usaha milik negara (BUMN) mendapatkan apresiasi dari kalangan pengusaha. Gagasan kepala negara itu dinilai sebagai langkah berani dan realistis.

Agar pengelolaan BUMN sesuai dengan standar bisnis internasional, menurut Prabowo, pemerintah sudah mengubah regulasi yang mengharuskan pemimpin BUMN seorang WNI. "Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi, saya sangat bersemangat," ujarnya dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di forum Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, baru-baru ini.

Fungsionaris Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Muhammad Sirod, berbagi pandangannya kepada AKURAT.CO di Jakarta, Senin (20/10/2025) terkait wancana tersebut. Berikut ini petikan wawancaranya:

Apa pandangan Anda terkait wacana pengangkatan WNA sebagai pimpinan di BUMN, apakah ini sebagai bentuk profesionalisme global atau justru ancaman terhadap kedaulatan nasional?

Saya menilai ide Presiden Prabowo untuk membuka peluang pimpinan BUMN bagi WNA adalah langkah berani dan realistis.

Menurut saya, rakyat sebenarnya sudah lelah melihat BUMN merugi karena budaya “main di bawah meja”.

Kini saatnya BUMN dipimpin oleh talenta terbaik dari mana pun, asalkan transparan, terukur, dan membawa keuntungan bagi negara.

Jadi, sikap Anda atau paling tidak pandangan awal Anda positif terkait wacana ini?

Ya. Saya menilai kebijakan ini challenging namun positif. Saya melihatnya sebagai langkah memanfaatkan talenta global terbaik, bukan ancaman kedaulatan.

Apa alasan Anda?

BUMN kini tengah bertransformasi dari pola birokratis menjadi korporatis yang kompetitif.

Dalam sistem baru, posisi pimpinan BUMN tidak disamakan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam rekrutmen.

Lantas, di mana urgensi pengangkatan warga asing menjadi pimpinan di BUMN?

Itu terletak pada nilai profesionalisme dan perubahan budaya.

Maksud Anda?

Yang ingin saya tegaskan di sini adalah pentingnya perubahan kultur di internal BUMN.

Kita bandingkan misalnya kultur kerja Eropa dan Amerika yang disiplin dan meritokratis, sementara di Indonesia masih kuat feodalisme birokrasi dan “geng-gengan”.

Menurut saya, masuknya talenta asing bisa menjadi cultural shock therapy untuk memperbaiki pola kerja dan manajemen.

Jadi, ada pembenahan sistem. Bagaimana dengan isu perlindungan hukum?

Meskipun pimpinan BUMN bisa dari WNA, pengawasan tetap dalam koridor hukum Indonesia, misalnya oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk korupsi.

Sistem baru yang didorong DPR dan pemerintah ini dimaksudkan agar BUMN bisa diisi oleh orang-orang dengan reputasi internasional tanpa kehilangan kontrol hukum nasional.

Anda melihatnya dari perspektif global, bisa Anda contohkan?

Misalnya langkah Presiden Prabowo yang merekrut tokoh-tokoh global seperti Ray Dalio dan Thaksin Shinawatra sebagai penasihat. Ini tanda bahwa arah kebijakan ekonomi Indonesia kini bersifat global.

Saya berpendapat, bila Indonesia ingin menyaingi Singapura atau Vietnam, maka eksekutifnya juga harus bertaraf global, karena jumlah pemimpin lokal berkelas internasional masih sedikit.

Bagaimana dengan isu nasionalisme dan meritokrasinya?

Menurut saya, penolakan terhadap WNA sering muncul karena salah kaprah nasionalisme.

Di sini perlu saya tegaskan bahwa nasionalisme bukan berarti menolak talenta asing, melainkan memastikan kebermanfaatannya untuk ekonomi nasional.

Justru Indonesia akan tertinggal jika terus menutup diri. Menurut saya, putra daerah atau pejabat lokal tetap penting, namun harus bersaing secara meritokratis, bukan karena asal daerah.

Lantas, apa refleksi atau bahkan kritik internal Anda untuk BUMN saat ini?

Harus kita akui bahwa banyak BUMN yang masih “sakit” karena kultur lama, yaitu kolutif, politis, dan kurang efisien.

Karena itu, masuknya profesional asing dianggap solusi agar BUMN dikelola berdasarkan ukuran kinerja dan akuntabilitas global, bukan hanya loyalitas politik.

Bagaimana soal kekhawatiran korupsi sehingga mencuat tuntutan reformasi BUMN?

Menanggapi kekhawatiran publik, menurut saya, korupsi memang masih tinggi di Indonesia, tapi tidak separah kasus 1MDB di Malaysia.

Reformasi BUMN di era Jokowi dan dilanjutkan di era Prabowo harus fokus pada perubahan sistem, orang, dan kultur, karena perubahan kultur paling sulit tapi paling menentukan.

Jadi, saya tegaskan lagi, kebijakan pengangkatan WNA pimpin BUMN memang challenging namun positif melalui pemanfaatan talenta global terbaik untuk kepentingan nasional, bukan ancaman kedaulatan.