Nasib LPG 3 Kg Satu Harga, Bahlil: Masih Ditata, Belum Finalisasi

AKURAT.CO Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut kebijakan terkait Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg satu harga masih belum difinalisasi.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyampaikan kebijakan LPG 3Kg satu harga masih ditata dan dimatangkan oleh pemerintah.
“Jadi gini, itu kan masih ditata, belum finalisasi,” kata Bahlil di DPR, Rabu (27/8/2025) malam.
Baca Juga: Benarkah Pasokan BBM Langka di SPBU BP dan Shell? Ini Kata ESDM
Bahlil melanjut, penataan formulasi penyaluran LPG satu harga terus dilakukan agar penerapannya bisa lebih efektif.
Terkait dengan makenisme penggunaan KTP dalam mekanisme distribusi, Bahlil menyebut itu masih menjadi opsi dan belum ada finalisasi.
“Formulasinya lagi diatur. Salah satu diantaranya, belum final loh, salah satu diantaranya opsinya pakai KTP. Tapi itu belum final,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Kebijakan LPG Satu Harga.
Acara ini menghadirkan para pakar yang terdiri dari para akademisi, peneliti dan lembaga konsumen untuk berdiskusi dan menjaring masukan di Hotel Gran Melia Jakarta, Kamis (24/7/2025).
Saat membuka FGD, Plt. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Mirza Mahendra menyampaikan bahwa upaya Pemerintah untuk mewujudkan keadilan energi terus dilakukan di antaranya melalui kebijakan LPG 3 Kg yang ditujukan kepada kelompok rumah tangga sasaran, usaha mikro sasaran, nelayan sasaran dan petani sasaran.
Baca Juga: ESDM Tegaskan Izin Ekspor Freeport Tak Akan Diperpanjang Lagi
Namun dalam pelaksanaannya masih temukan berbagai tantangan di tingkat daerah yang berdampak langsung pada ketersediaan dan keterjangkauan serta harga yang tinggi.
Beberapa isu yang mengemuka di antaranya penjualan LPG 3 Kg pada masyarakat berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah. Disparitas HET antar daerah pun cukup besar.
"Sehingga melalui FGD ini, saya mengajak Bapak-Ibu yang mewakili akademisi, peneliti dan konsumen untuk berdiskusi dan menyampaikan beberapa permasalahan dan hambatan yang ada dalam rencana pelaksanaan kebijakan LPG Satu Harga," papar Mirza.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini









