Hadapi Tarif Trump, Anggota Komisi VII Minta Pemerintah Perkuat Industri Lokal
Hefriday | 6 Agustus 2025, 13:12 WIB
AKURAT.CO Anggota Komisi VII DPR RI, Rycko Menoza mendesak pemerintah untuk memperkuat sektor industri dalam negeri pasca kesepakatan dagang terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat yang berpotensi menekan daya saing produk lokal.
Ia mengingatkan agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada satu negara, khususnya negara-negara adidaya.
"Jangan sampai kita sangat bergantung pada satu negara adidaya. Kita harus memperkuat pasar lokal dan secara aktif membuka pasar-pasar baru, seperti Asia, Afrika, dan Eropa," ujar Rycko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Kesepakatan perdagangan yang diteken akhir Juli 2025 itu memuat sejumlah komitmen dari Indonesia, di antaranya penghapusan tarif impor dan hambatan nontarif terhadap produk asal Amerika Serikat.
Hambatan tersebut mencakup sertifikasi produk, inspeksi sebelum pengapalan, serta penyesuaian terhadap standar teknis barang impor.
Dari sisi lain, meskipun Indonesia memperoleh penurunan tarif ekspor ke AS dari 32% menjadi 19% untuk beberapa produk unggulan nasional, Rycko menilai dampak terhadap industri dalam negeri perlu diantisipasi.
Ia menyoroti potensi kerugian yang ditimbulkan jika produk impor AS membanjiri pasar domestik dengan harga yang lebih murah.
"Ini harus menjadi cambuk. Jangan sampai kita berkiblat pada barang-barang luar dan malah melemahkan industri lokal, apalagi kalau tidak ada penggantinya. Industri kita harus didorong agar bisa bersaing," tegas Rycko.
Dirinya menambahkan bahwa masuknya produk-produk strategis AS, seperti pesawat Boeing, energi, dan produk pertanian, memang memberikan nilai ekonomi, tetapi juga menimbulkan ketergantungan jika tidak diimbangi dengan penguatan struktur industri nasional.
Diketahui, dalam kesepakatan tersebut, Indonesia juga berkomitmen untuk membeli 50 unit pesawat Boeing, mengimpor energi senilai USD15 miliar, serta produk pertanian sebesar USD4,5 miliar. Rycko menilai langkah ini perlu dikaji secara cermat agar tidak mengorbankan potensi produksi dalam negeri.
"Kita harus belajar dari kebijakan ini. Ini waktunya memperkuat kemampuan produksi dalam negeri, termasuk pengembangan suku cadang dan komponen penting lainnya, agar kita tidak selamanya bergantung pada negara lain,” lanjutnya.
Sebagai anggota Komisi VII DPR yang membidangi energi dan industri strategis, Rycko mendorong pemerintah menyiapkan strategi jangka panjang berbasis riset dan inovasi teknologi.
Langkah konkret seperti insentif fiskal, dukungan pembiayaan, dan transfer teknologi dinilai penting untuk memperkuat daya saing industri nasional di era perdagangan bebas.
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya regulasi protektif terhadap sektor industri yang rentan, khususnya industri kecil dan menengah (IKM).
"Kalau pelaku IKM tidak diperkuat, mereka akan tergilas oleh gelombang barang-barang impor yang lebih murah dan massal," ujarnya.
Rycko juga menegaskan bahwa pembangunan industri nasional tidak hanya soal peningkatan produksi, tetapi juga penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah dalam negeri, serta kemandirian ekonomi.
Ia meminta agar pemerintah tidak hanya fokus pada angka ekspor-impor, tetapi juga pada dampak jangka panjang terhadap struktur perekonomian nasional.
Dengan kondisi perdagangan global yang semakin terbuka, Rycko menilai bahwa Indonesia perlu memiliki keberanian untuk menyusun kebijakan industri berbasis kepentingan nasional, bukan hanya mengikuti tekanan pasar internasional.
“Perdagangan bebas boleh saja, tapi kemandirian ekonomi harus tetap menjadi prioritas,” tukasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
