Pertamina Butuh Regulasi untuk Impor Energi USD15,5 Miliar dari AS

AKURAT.CO PT Pertamina (Persero) mengakui butuh dukungan regulasi dari pemerintah berkaitan dengan rencana impor liquefied petroleum gas (LPG) dan minyak mentah atau crude oil dari Amerika Serikat (AS) senilai USD15,5 miliar.

Demikian diungkapkan oleh Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso ketika ditanya mengenai waktu pelaksanaan impor energi usai Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump menyepakati penurunan tarif dari 32% menjadi 19%.

"Nah untuk melakukan itu kita perlu dukungan regulasi dari pemerintah untuk menjustifikasi untuk kita bisa melakukan pengadaan dari sananya," jelas Fadjar ketika ditemui di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Baca Juga: Pertamina Tawarkan 19 Proyek Energi Senilai Rp150 Triliun ke Investor

Terkait volume dan nilai impor masing-masing komoditas, Fadjar menegaskan bahwa pihaknya memang belum bisa menyampaikan hal tersebut.

"Nah itu belum bisa kami sampaikan karena adanya perjanjian kerjasama bahwa tidak boleh ada public announcement terkait dengan kerjasama yang energi khususnya," terang Fadjar.

Meski demikian dikatakannya, volume impor juga masih dalam tahap negosiasi jadi tidak serta merta diputuskan angkanya. Katanya, impor produk energi juga akan dilakukan secara bertahap setiap tahunnya.

"Dan MOU nya juga masih terbuka sifatnya, jadi ya nanti akan sesuai kebutuhan, kapasitas fiskal kita juga, dan kesiapan kilang-kilang kita juga nanti untuk menampung gitu. Tapi intinya peluangnya ada untuk minyak betah dan LPG," ucapnya.

Baca Juga: UMKM Binaan Pertamina Unjuk Gigi di Korea, Raup Potensi Transaksi Besar

Fadjar juga memastikan Pertamina mendukung apa yang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah.

"Jadi yang penting kita mendukung pemerintah, kita kontribusi pertaminan ke pemerintah yang melalui kerjasama," tutupnya.