SPKS Desak BPDPKS Permudah Akses Dana Sertifikasi ISPO

AKURAT.CO Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) membuka akses pendanaan sertifikasi ISPO secara lebih mudah, menyusul terbitnya Perpres Nomor 16 Tahun 2025.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin menyatakan bahwa dana BPDPKS sejatinya merupakan hasil pungutan dari petani sawit sehingga sudah sepantasnya digunakan untuk mendukung mereka dalam memperoleh sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

“Dana itu dari petani, jadi harus kembali untuk petani. Mekanismenya perlu dibuka dan dipermudah agar sertifikasi ISPO bisa cepat terlaksana,” ujar Sabarudin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (12/5/2025).

Baca Juga: BPDPKS Ajak Generasi Muda Lebih Objektif Mengenal Sawit

Menurut Sabarudin, Perpres Nomor 16 Tahun 2025 telah menetapkan bahwa biaya sertifikasi ISPO bagi petani dapat didanai dari BPDPKS.

"Termasuk untuk pendataan, pelatihan, penguatan koperasi, hingga penerbitan STDB," ucapnya.

Dirinya menilai selama ini petani kesulitan mengakses dana tersebut, padahal dana yang terkumpul dari potongan harga Tandan Buah Segar (TBS) petani mencapai Rp20 triliun hingga Rp50 triliun per tahun.

Baca Juga: BPDPKS Danai 346 Riset Pengembangan Kelapa Sawit

“Jika tidak ada kemudahan akses dana, maka sertifikasi ISPO akan mandek dan tidak berjalan,” tegasnya.