Usulan BBM Gratis Dibahas, Ini Respons Erick Thohir

AKURAT.CO Menteri BUMN, Erick Thohir buka suara perihal usulan Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam yang menyarankan agar PT Pertamina (Persero) membagikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax secara gratis kepada masyarakat guna memulihkan integritas BUMN Holding minyak dan gas bumi (migas) tersebut.

Seperti diketahui, masyarakat saat ini tengah marah dan kecewa kepada Pertamina imbas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina, Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018 hingga 2023 yang disebut-sebut telah merugikan negara hingga Rp193,7 triliun.

Dijelaskan Erick, pemerintah sejatinya memiliki mekanisme tersendiri perihal upaya perbaikan untuk perusahaan milik negara.

"Saya tidak bisa menanggapi. Tentukan mekanisme yang ada di pemerintahan, di DPR, ataupun di Pertamina tentukan ada mekanisme sendiri. Tentu semua juga perlu kajian," jelasnya, dikutip Kamis (13/3/2025).

Baca Juga: Ahok Jalani Pemeriksaan di Kejagung Hari Ini Terkait Kasus Korupsi Pertamina

Erick menekankan, perbaikan administrasi di tubuh Pertamina memang harus dilakukan. Namun, hal itu tak bisa dicampurkan dengan penanganan dari dampak proses hukum yang saat ini berlangsung.

"Yang pasti yang selalu disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, yang namanya kasus korupsi itu kan harus ditindaklanjuti dan kami mendukung. Yang kami terus jaga selama ini, bagaimana tentu kasus korupsi itu dan korporasi jangan hanya dilihat menjadi satu kesatuan," tuturnya.

Erick pun menyontohkan kasus korupsi yang pernah terjadi di Garuda Indonesia. Dia mengatakan, saat proses hukum di Garuda berlangsung, Kementerian BUMN mendorong transformasi perusahaan secara terpisah. Menurutnya, hal itu berhasil, dengan bukti saat ini Garuda Indonesia bisa menambah armada pesawatnya.

Erick memastikan, transformasi perusahaan membuat hasil karena pihaknya berupaya agar restrukturisasi perusahaan berjalan dengan lancar.

"Ingat kasus Garuda, kan kalau Garuda itu gagal restrukturisasi, akhirnya kita juga enggak punya pesawat sekarang. Nah implikasinya kembali, kalau jumlah pesawatnya kurang, harga tiketnya akan mahal," urainya.

Baca Juga: Bos Pertamina Ungkap Alasan Tak Langsung Klarifikasi Usai Keciduk Kejagung

Oleh sebab itu, Erick menegaskan proses perbaikan di tubuh BUMN harus tetap berjalan, meski ada proses hukum yang berlangsung.

"Nah ini yang kita jaga bersama-sama, supaya peran daripada korporasi itu tetap berjalan, apakah ada perbaikan administrasi ya harus, memang itu tergantung. Tapi jangan sampai tadi hal ini justru menghambat daripada restrukturasi korporasi itu, atau perbaikan-perbaikan dari korporasi sendiri," kata Erick.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Mufti Anam mengusulkan Pertamina membagikan Pertamax gratis sebagai wujud permintaan maaf atas kasus korupsi tata kelola impor menyak mentah hingga isu blending Pertamax dan Pertalite.

"Dengarkan aspirasi masyarakat. Saya rasa ada benarnya, untuk mengembalikan integritas Pertamina, mereka bisa mengganti dengan memberikan Pertamax gratis selama setahun, atau mungkin seminggu, sebulan, atau apa pun yang bisa dilakukan oleh pihak Pertamina," jelas Mufti dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI kemarin, Selasa (11/3/2025)

Mufti menilai, permintaan maaf yang dilakukan oleh Direktur Utama perseroan Simon Aloysius tidak cukup bagi masyarakat yang dirugikan buntut kasus BBM oplosan ini.

"Saya mengapresiasi Anda (Dirut Pertamina) ketika konferensi pers menyatakan permintaan maaf atas kejadian pertama koplosan. Tapi saya kira itu tidak cukup, Pak. Belum menunjukkan ketulusan hati Pertamina. Ini masih sekedar lip service mata, Pak," tegas Mufti.