Meleset dari Target APBN 2024, Bauran Energi Primer dari Batu Bara Capai 67 Persen
Demi Ermansyah | 21 November 2024, 12:49 WIB

AKURAT.CO Indonesia diperkirakan belum bisa mencapai target transisi energi hingga akhir tahun ini karena pemakaian energi primer untuk listrik di dalam negeri masih didominasi batu bara.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa hingga Agustus 2024, porsi batu bara dalam sistem ketenagalistrikan Indonesia mencapai 67%. Angka ini bahkan melampaui target APBN 2024, yang menetapkan penggunaan batu bara sebesar 65,72% dalam bauran energi primer nasional.
"Ketergantungan kita pada batu bara ternyata masih tinggi, sekitar 67%, lebih besar dari target," jelas Yuliot dalam acara Electricity Connect 2024, Rabu (20/11/2024).
Sementara itu, pencapaian energi primer lainnya masih beragam. Gas tercatat menyumbang 17% dari target 17,72%; panas bumi 5% dari target 5,33%; air 7% dari target 6,88%; dan BBM (+BBN) 4% dari target 3,06%. Namun, biomassa dan energi baru terbarukan (EBT) lainnya masih belum terealisasi, padahal masing-masing ditargetkan 1,02% dan 0,25%.
Untuk mengurangi emisi rumah kaca, Yuliot berharap ke depan bauran energi bisa lebih menyesuaikan sehingga energi terbarukan menjadi prioritas utama. Dia juga menyoroti masih banyaknya potensi energi terbarukan yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Sebagai contoh, Indonesia memiliki potensi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 3.294 GW, tetapi yang digunakan baru 675 MW. Potensi energi hidro sebesar 95 GW baru dimanfaatkan 6,6 GW, sedangkan bioenergi dengan potensi 57 GW baru digunakan sekitar 3,4 GW.
Untuk angin, dari potensi 155 GW, baru 152 MW yang terpakai. Potensi pembangkit laut sebesar 63 GW dan panas bumi sebesar 23 GW juga masih minim pemanfaatannya, masing-masing belum dan baru 2,5 GW dimanfaatkan.
Gasifikasi batu bara juga belum maksimal. Saat ini, baru 250 MW yang dimanfaatkan dari potensi besar yang belum tercatat. "Potensinya cukup besar, tapi pemanfaatannya masih jauh dari optimal. Kita harus mengecilkan gap ini supaya lebih efisien dan mendukung target net zero emission pada 2060," tambah Yuliot.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Ancaman Denny Indrayana ke Presiden Prabowo Bentuk Penghinaan pada Mandat Rakyat
- 2Tujuh Dekade Asuransi Astra Menjaga Asa: Merajut Kemandirian Ekonomi UMKM, Perempuan, hingga Penyandang Disabilitas
- 3Memutus Mata Rantai Kejahatan Keuangan Digital: Upaya OJK Melindungi Masyarakat dari Jerat Judi Online
- 4Tak Tergilas Disrupsi, Tak Terjebak Perang Harga: Rahasia Bluebird Menjaga Takhta di Industri Transportasi Dalam Negeri
- 5Ina Liem Kini Setuju Gibran Mundur dari Wapres, Alasannya Bikin Heboh
- 6Moto3 Malaysia: Angkat Topi, Hiroshi Aoyama Terpukau dengan Penampilan Veda Ega Pratama di Sepang
- 7Putusan MA Soal Suket Gibran, Margarito Kamis Ungkap Dampaknya terhadap Jabatan Wapres
- 8Transfer Bank Kena Pajak Digital Mulai 9 November 2026? Ini Faktanya
- 9Pemerintah Pastikan Fundamental Ekonomi Tetap Kuat
- 10Harga Cabai Berangsur Turun Awal November







