Misbakhun Minta Pemerintah Fair Perlakukan Ekosistem Pertembakauan

AKURAT.CO Masifnya konsolidasi kelompok global kesehatan bersama beberapa organisasi/lembaga/pemerintah anti tembakau yang memiliki agenda besar untuk mematikan sektor pertembakauan nasional di Indonesia harus menjadi perhatian ekstra pemerintah.
Negara harus hadir berkomitmen melindungi warga negaranya yang selama ini bekerja di sektor pertembakauan baik hulu sampai hilir. Hal itu dikemukakan anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun saat berbicara dalam Halaqoh Nasional "Telaah RPMK 2024 tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik" yang digelar Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) di Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Menurut Misbakhun, selama ini kita terlalu fokus menyikapi isu tembakau hanya pada isu kesehatan. Kita gagal menyampaikan kepada publik pada isu-isu yang relevan bahwa pertembakauan ini sebenarnya bukan isu kesehatan semata.
Baca Juga: RPMK Ancaman Kemiskinan Baru bagi Petani Tembakau
"Ada isu-isu lain yang substansial yang sebenarnya mempunyai kekuatan yang sama kuatnya sebagai isu untuk disampaikan kepada publik," kata Misbakhun.
Politisi Partai Golkar lantas mencontohkan, bagaimana petani tembakau hidup dan menghidupi keluarganya, menghidupi masyarakat, membangun ekosistem pertanian agrikultur yang memberikan nilai tukar petani yang kuat kepada mereka.
Misbakhun mengungkapkan, ekosistem pertembakauan juga gagal menyampaikan kepada publik bahwa industri tembakau itu mempunyai sumbangsih yang sangat kuat terhadap penerimaan negara dari aspek fiskal. Hampir Rp300 triliunan dari aspek penerimaan cukai hasil tembakau dan perpajakan di industri hasil tembakau.
Belum lagi aspek hulu di pertanian sampai kepada hilirnya di sektor perdagangan, retail. "Industri hasil tembakau itu memberikan sumbangsih yang sangat kuat terhadap penerimaan negara," tegasnya.
Misbakhun yang terpilih lagi sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 menegaskan, bahwa negara alpa terhadap para petani tembakau sebagai penyangga ekonomi sektor hulu. "Coba ditanyakan kepada Menteri Pertanian, apakah ada fasilitas subsidi pupuk, subsidi bibit atau subsidi pestisida terhadap petani tembakau? Ada ratusan ribu petani tembakau mulai dari NTB, Sumatera, Jawa, Madura yang sebenarnya mereka itu adalah kategori petani yang mempunyai hak yang sama dengan petani di sektor-sektor yang lain untuk mendapatkan fasilitas subsidi dari negara," ujarnya.
"Tetapi ini tidak pernah menjadi sebuah diskursus terbuka di ruang publik, padahal kalau kita lihat dari sisi mata rantainya sumbangsih ratusan triliun kalau akumulasinya itu sudah ribuan triliun sektor pertembakauan ini, tapi kemudian tidak tertransformasi dalam sebuah kebijakan di mana hulu hilirnya itu menjadi sebuah kebijakan negara," lanjutnya.
Menurut Misbakhun, Negara selama ini hanya membicarakan penerimaan dengan menggunakan strategi tunggal kenaikan cukai rokok. Negara hanya membicarakan itu dan kemudian membicarakan impact kesehatan seakan-akan penyakit jantung, penyakit ini, penyakit itu, seakan-akan penyebabnya tunggal yaitu rokok.
Rokok seakan-akan dijadikan sebagai salah satu sumber penyebab naiknya biaya kesehatan masyarakat. Kemudian dibangun wacana seakan-akan apa yang diperoleh negara dari cukai rokok itu tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi dampak kesehatan dari rokok. "Tetapi negara gagal juga membangun narasi kuantifikasi mana saja yang selama ini menjadi tanggung jawabnya," katanya.
Terjadilah sebuah pertarungan yang tidak seimbang, konsolidasi isu di sektor publiknya antara siapa yang setuju pelarangan rokok dan yang tidak setuju dengan isu tersebut. Kemudian dibuat isu soal kesehatan lebih dominan. Dominasi isu kesehatan ini menunjukkan kita gagal melakukan upaya-upaya yang konstruktif dan melakukan konsolidasi.
"Negara juga tidak adil karena tidak pernah berbicara soal kepentingan nasional (national interest). Kepentingan nasional kita itu sebenarnya mau gimana soal isu tembakau? Isunya di fiskal, isunya di kesehatan atau isunya dimana, tidak pernah terbangun sebuah keseimbangan," tegasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Kecelakaan Maut di Afrika Selatan, 21 Orang Tewas dalam Tabrakan Tiga Kendaraan
- 2Terpukau Atmosfer Persija vs Persib di SUGBK, John Herdman: Belum Pernah Saya Rasakan
- 3Apa Itu Gempa Megathrust? Ini Wilayah Indonesia yang Berpotensi Terdampak
- 4Tokoh Partai Reformasi Britania Raya Balas Trump soal Irlandia Bersatu: Jangan Campuri Politik Inggris!
- 5Soal Kabar Jokowi-Megawati Bakal Bertemu, Said Abdullah: Kartunya Mati, Jangan Dihidupkan Lagi
- 6Suahasil Nazara Jadi Menkeu Baru, Ini Sosok dan Perjalanan Kariernya
- 7ACL Two: FC Seoul Siapkan Pemain SMA Lawan Persib Bandung, Anggap Remeh?
- 8Ismed Sofyan Puji Shin Tae-yong Usai Persija Kalahkan Persib, Putuskan Kebuntuan 3 Tahun
- 9Sidang Korupsi Kuota Haji Ungkap Marwan Dasopang Mendorong Kuota Tambahan Tidak Seluruhnya untuk Jemaah Reguler
- 10Fahd A Rafiq Bersama Tujuh Tersangka OTT Summarecon Digiring ke Mobil Tahanan KPK








