Erick: Diskusi Pembatasan BBM Pertalite Masih Berlangsung Antarkementerian

AKURAT.CO Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menegaskan bahwa pemerintah belum memutuskan terkait pembatasan BBM jenis Pertalite (RON 90) yang diisukan bakal diberlakukan mulai 17 Agustus 2024 mendatang. Meski begitu, Erick menekankan bahwa penyaluran BBM bersubsidi harus tepat sasaran.

"Belum. Ini masih wacana. Kami di BUMN hanya melaksanakan, bukan pembuat kebijakan. Diskusi antara kementerian mengenai BBM ini masih berlangsung," ujar Erick di Gedung DPR RI, Rabu (10/07/2024).

Erick mengungkapkan bahwa selama lebih dari setahun, pemerintah telah merumuskan revisi aturan terkait konsumen yang berhak menerima BBM bersubsidi, yang tertuang dalam Peraturan Presiden No.191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

"Memang ada revisi Perpres 191 (tahun 2014) yang bertujuan agar BBM tepat sasaran dan ini sudah dirumuskan selama hampir setahun. Seyogyanya masyarakat mampu tidak boleh menggunakan BBM subsidi seperti listrik. Proses berlangsung, kita tunggu saja," jelasnya.

Baca Juga: Konsumsi BBM Pertalite dan Solar Subsidi April 2024 Capai 31 Persen Kuota Tahunan 

Erick juga menyoroti meningkatnya subsidi BBM akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan naiknya harga minyak mentah. "Namun, dengan pelemahan dolar dan kenaikan harga minyak, sebenarnya subsidi sangat besar. Bayangkan jika subsidi ini dialihkan untuk perbaikan kesehatan ibu dan anak, pendidikan, lain-lain. Jangan sampai kita fokus membangun infrastruktur tapi tidak memperhatikan pembangunan manusia," paparnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa pembatasan pembelian BBM subsidi diharapkan dapat menghemat keuangan negara. Luhut menyebut PT Pertamina (Persero) sedang menyiapkan proses pembatasan tersebut dan berharap dapat direalisasikan pada 17 Agustus mendatang.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai. Di mana orang yang tidak berhak menerima subsidi akan bisa kita kurangi," kata Luhut melalui akun Instagramnya, Rabu (10/7/2024).

Erick juga menegaskan bahwa tidak ada pembatasan jumlah BBM, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah dengan tingkat ekonomi yang bervariasi. "Pembatasan tidak ada. Jumlah penduduk Indonesia makin banyak dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Jadi tepat sasaran yang diutamakan," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah memahami kesulitan masyarakat, oleh karena itu harga BBM tidak dinaikkan pada awal tahun ini. "Pemerintah juga sangat mengerti kesulitan, kenapa BBM Januari tidak naik, di bulan Maret April gak naik karena daya beli masyarakat tertekan," imbuhnya.

Erick berharap masyarakat memahami tujuan pemerintah untuk menyalurkan subsidi BBM dengan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga anggaran subsidi dapat dialihkan untuk program lain yang lebih bermanfaat bagi pembangunan manusia di Indonesia.