Marak Kebakaran Pabrik Smelter, Pengamat: Berhenti Salahkan Investor

AKURAT.CO Pengamat Pertambangan dari Indonesia Institute for Sustainable Mining (IISM), Jannus TH Siahaan turut menyoroti peristiwa berulangnya kecelakaan di pabrik pengolahan atau smelter investor China.

Seperti diketahui, kemarin malam terjadi kebakaran di pabrik milik PT PT Sulawesi Mining Investment yang merupakan entitas Tsingshan Holdings Group, perusahaan swasta asal China yang bergerak di bidang indusri nikel dan baja stainless. Lokasi SMI ada di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Sebelumnya lagi pada Desember 2023 juga terjadi ledakan di pabrik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) yang juga masih entitas Tsingshan.

Baca Juga: Lagi-lagi, Terjadi Kebakaran di Pabrik Smelter Morowali

Kemudian masih di bulan yang sama, pabrik PT Gunbuster Nickle Indonesia (GNI), entitas perusahaan baja asal China, Jiangsu Delong Nickel Industry Co. Ltd kembali terkabar. Lokasinya di kawasan industri PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Dari ketiga kasus kebakaran tersebut, memiliki kesamaan yakni sama-sama milik investor China. 

Menurut Jannus, negara harus turut bertanggung jawab terhadap segala kejadian yang terjadi di industri pengolahan mineral tak terkecuali kejadian smelter yang meledak serta harus berhenti menyalahkan investor asing.

"Kita sudah harus berhenti terus-menerus menyalahkan orang lain, menyalahkan investor, karena bagaimanapun negara yang mengizinkan mereka untuk beroperasi negara yang mengundang mereka untuk beroperasi, dan negara pula yang seharusnya bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan tersebut," ujar Jannus dikutip Sabtu (20/1/2024).

Jannus menambahkan, pemerintah juga harus melakukan Investigasi yang lebih mendalam dan menyeluruh bahkan termasuk lebih detail dari apa yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya karena hal ini atau kejadian ini bukanlah yang pertama kali bahkan yang beberapa kali dalam waktu yang sangat berdekatan.

Pemerintah menurut Jannus perlu membentuk tim terpadu lintas Kementerian/ Lembaga dan juga melibatkan Pemerintah Daerah setempat agar proses investigasi atau penyelidikan ini berlangsung menyeluruh dan komprehensif. Tim ini juga untuk menghindari kejadian berulang di birokrasi di mana sering terjadi saling lempar tanggung jawab.

"Dengan demikian hasilnya dapat diterima atau dapat mewakili masing-masing kepentingan yang terkait dengan tanggung jawab pengawasan tersebut," imbuh Jannus.

Terakhir, pemerintah dan semua kepentingan harus menjadikan kejadian ini sebagai momentum untuk betul-betul memperbaiki diri memperbaiki tata kelola industri pengolahan mineral dan berkomitmen untuk menjadikannya lebih baik.

"Konteks lebih baik ini bukan hanya dari segi operasional standar keselamatan dari pihak smeter saja tetapi juga lebih baik dalam pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Jadi perbaikan itu harus dilakukan secara menyeluruh baik dari pihak perusahaan dan juga dari pihak pemerintah," kata Jannus.