Atasi Polusi Udara Jakarta, Apindo Suarakan Transisi Energi Berkeadilan

AKURAT.CO Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendorong pemerintah segera merilis kajian tentang sumber utama polusi udara dengan menyertakan dampak ekonomi dan dampak regulasi.

Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani mengatakan penanganan polusi udara khususnya di Jakarta membutuhkan beberapa solusi jangka panjang, menengah dan pendek.

Lebih rinci, Shinta menyarankan solusi jangka panjang isu polusi udara ini adalah just energy transition atau transisi energi berkeadilan. Ini akan terkait implementasi transisi pemanfaatan energi fosil ke energi bersih dan terbarukan, termasuk akselerasi percepatan penggunaan teknologi dan infrastruktur bisnis yang dibutuhkan.

“Dalam proses transisi energi berkeadilan, perlu perhatian terhadap pihak-pihak yang terdampak oleh proses transisi tersebut, karena isu polusi udara berkorelasi erat dengan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca global, maka just energy transition ini membutuhkan dukungan dari dunia internasional,” kata Shinta yang dikutip dari rilis pada Senin (21/8/2023).

Shinta menambahkan, dukungan pemerintah dalam skala nasional sebagai implementasi diperlukan pembiayaan, mobilisasi investasi, hingga insentif fiskal. Dengan mengambil contoh terkait insentif tax holiday untuk pengembangan energi terbarukan tanpa mempertimbangkan nilai investasi.

“Dengan demikian pengusaha lokal yang membangun pembangkit skala kecil dengan biaya di bawah batasan investasi juga berhak mendapatkan tax holiday,” ucap Shinta.

Selanjutnya, solusi untuk jangka menengah, APINDO turut mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas. Seperti peningkatan pengadaan moda transportasi yang ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik dan Mass Rapid Transport, dan dekarbonisasi rantai pasok.

Kemudian untuk solusi jangka pendek, Shinta menyampaikan fokus atas penegakan regulasi pengendalian polusi yang sudah ada, misalnya kebijakan uji emisi, larangan pembakaran sampah, kebijakan insentif penggunaan kendaraan umum kendaraan listrik, stimulus bagi pelaku usaha untuk mengurangi emisi via kebijakan insentif dan kebijakan pasar karbon serta pajak karbon.

Sementara terkait isu Work From Home (WFH), shinta berpendapat agar kebijakan tidak bersifat temporer dan reaktif. Karena, tidak semua sektor bisa melakukan kebijakan tersebut.

“Menurut saya tidak semua sektor usaha dapat menerapkan begitu saja pola kerja WFH, misalnya pekerja pabrik yang harus berada di lokasi usaha untuk kegiatan produksi,” ungkap Shinta.

Sebelumnya Presiden Jokowi dalam ratas dengan Menteri terkait menyampaikan bahwa dalam jangka pendek, solusi yang harus dilakukan yakni intervensi yang dapat meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek, seperti rekayasa cuaca, ruang terbuka hijau (RTH), penetapan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6, khususnya di Jabodetabek hingga mendorong hybrid working: work from office, work from home.

Untuk jangka menengah, Presiden meminta jajarannya untuk konsisten melaksanakan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal, seperti lintas raya terpadu (LRT) dan moda raya terpadu (MRT).

Sementara untuk jangka panjang, Presiden menekankan perlunya penguatan aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

"Harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek. Yang terakhir, mengedukasi publik yang seluas-luasnya," kata Presiden Jokowi.