Amankan Panen Raya Padi, Bulog Gandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas

Langkah ini dilakukan untuk memastikan panen padi berlangsung sesuai standar kualitas, sekaligus mendukung kebijakan penyerapan gabah nasional yang berorientasi pada perlindungan petani.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pengawalan panen menjadi bagian penting dari keberlanjutan kebijakan pembelian gabah dengan skema semua kualitas atau any quality. 

 

Kebijakan tersebut dijalankan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh hasil panen petani dapat terserap tanpa terkecuali. Rizal menjelaskan, koordinasi lanjutan akan dilakukan dengan seluruh PPL di Indonesia, termasuk aparat Babinsa dan Bhabinkamtibmas. 

 

 

Koordinasi ini bertujuan untuk menyosialisasikan ketentuan panen, terutama terkait usia panen padi yang telah mencukupi. Dengan demikian, gabah yang diserap tetap memenuhi standar dasar kualitas.

“Kami akan melakukan rapat koordinasi dengan PPL, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas untuk memastikan gabah yang dipanen sudah masuk usia panen. Ini penting agar kualitas beras tetap terjaga,” ujar Rizal di Jakarta, Sabtu (3/1/2026).

Dirinya menuturkan, kebijakan any quality tetap dipertahankan setelah Bulog melakukan koordinasi internal direksi dan melaporkannya kepada Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman serta Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Pemerintah menilai kebijakan tersebut efektif melindungi petani, terutama saat panen raya.

Melalui skema tersebut, Bulog memastikan seluruh gabah petani dibeli dengan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram. 

 

Harga ini diharapkan mampu memberikan kepastian pendapatan bagi petani dan mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak yang kerap memanfaatkan momentum panen.

Meski menerapkan kebijakan any quality, Bulog menegaskan bahwa pada 2026 penyerapan gabah tetap disertai ketentuan teknis. Gabah yang dibeli harus berasal dari padi dengan usia panen yang optimal, sehingga kualitas beras nasional tetap terjaga.

Bulog menilai panen padi yang dilakukan sebelum usia optimal berisiko menurunkan mutu beras. Risiko tersebut antara lain meningkatnya tingkat beras pecah, rendahnya daya simpan, serta menurunnya kualitas hasil olahan yang sampai ke konsumen.

Untuk itu, penguatan koordinasi di tingkat lapangan menjadi kunci. PPL bersama aparat TNI dan Polri akan berperan dalam memberikan edukasi kepada petani mengenai pentingnya waktu panen yang tepat, tanpa menghilangkan jaminan penyerapan hasil panen oleh Bulog.

Langkah pengawalan panen ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan petani dan peningkatan kualitas beras nasional. Di sisi lain, peran Bulog sebagai institusi penyangga pangan juga diperkuat agar stabilitas pangan nasional dapat terjaga secara berkelanjutan.

Adapun pada 2026, pemerintah menargetkan serapan gabah setara beras oleh Perum Bulog mencapai 4 juta ton. Target ini meningkat dibandingkan sebelumnya dan menjadi bagian dari penguatan cadangan beras pemerintah (CBP).

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan sebelumnya menyampaikan, peningkatan target CBP dari 3 juta menjadi 4 juta ton diperlukan agar pemerintah lebih leluasa melakukan intervensi pasar. 

 

Cadangan tersebut akan digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga penyaluran bantuan pangan nasional.

Penambahan target serapan ini dinilai strategis untuk memperkuat peran Bulog dalam jangka panjang. Dengan cadangan yang memadai dan kualitas beras yang terjaga, stabilitas pasokan dan harga pangan diharapkan tetap terjaga, sekaligus memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi petani serta masyarakat luas.