Produksi Susu Lokal Digenjot, Pemerintah Siap Rem Impor Skim

Demi Ermansyah | 22 Desember 2025, 21:00 WIB

AKURAT.CO Pemerintah menegaskan komitmennya melindungi peternak sapi perah nasional dengan mendorong koperasi masuk ke industri pengolahan susu dan membatasi impor susu bubuk skim. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan usaha peternak lokal.

Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono mengatakan, selama ini industri pengolahan susu di Indonesia masih banyak bergantung pada bahan baku impor berupa susu bubuk skim. Padahal, Indonesia memiliki potensi besar dari peternak sapi perah dalam negeri.

“Kalau koperasi mampu membangun industri pengolahan susu sendiri, maka produk susu peternak kita akan terserap. Impor susu bubuk skim akan kita larang karena itu mematikan peternak sapi perah,” kata Ferry.

Ia menambahkan, regulasi yang sebelumnya membuka keran impor susu bubuk skim kini sudah tidak berlaku. Pemerintah akan mengarahkan kebijakan agar industri lebih memprioritaskan bahan baku susu segar dari peternak lokal.

Selain itu, Menkop juga mendorong peningkatan populasi sapi perah nasional untuk menjamin pasokan susu dalam negeri. Dukungan pemerintah akan diberikan mulai dari pembiayaan, advokasi kebijakan, hingga penguatan koperasi produsen.

“Kita tidak boleh kalah dengan industri swasta. Koperasi harus bisa memproduksi susu bubuk sendiri agar manfaat ekonominya langsung dirasakan peternak,” ujarnya.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto menambahkan, KPBS Pangalengan merupakan salah satu koperasi mitra LPDB dengan kinerja baik. Koperasi ini sebelumnya telah menerima pembiayaan dana bergulir sebesar Rp15 miliar dan telah melunasinya.

“KPBS juga sudah memiliki mitra offtaker besar seperti Ultra Jaya dan Frisian Flag, serta menjadi pemasok untuk sejumlah SPPG dalam program MBG,” kata Krisdianto.

KPBS Pangalengan yang berdiri sejak 1969 kini memiliki lebih dari 4.500 anggota, dengan populasi sapi perah mencapai 16 ribu ekor. Produksi susu harian koperasi ini mencapai 80 ton per hari, didukung oleh 28 Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) berbasis sistem ERP.

Ketua KPBS Pangalengan Aun Gunawan menegaskan, kesiapan infrastruktur dan tata kelola menjadi modal penting koperasi untuk naik kelas. “Kami terus berbenah agar kualitas, keamanan, dan ketelusuran produk susu memenuhi standar nasional,” ujarnya.

Pemerintah berharap, penguatan koperasi susu seperti KPBS Pangalengan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak sapi perah di dalam negeri.