PDIP Respons Jokowi soal Operasi Politik, Ungkit Putusan MK hingga Lolosnya Gibran

AKURAT.CO Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, menyampaikan adanya operasi politik di balik isu ijazah palsu dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menanggapi pernyataan tersebut, menurut Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, operasi politik seperti yang dimaksud Jokowi memungkinkan dilakukan oleh pihak yang berkuasa.

"Kalau operasi seperti ini hanya mungkin oleh orang yang berkuasa," katanya, saat dihubungi wartawan, Jumat (16/10/2026).

Andreas mengaku tidak mengetahui jelas dan mempertanyakan maksud serta siapa yang melakukan operasi politik di balik isu ijazah Jokowi dan Gibran.

"Terus mau tuduh siapa? Mungkin yang melakukan operasi ini belajar dari yang sekarang ngomong," ujarnya.

Baca Juga: Tudingan Ijazah Palsu Dirinya dan Gibran Terus Bergulir, Jokowi: Berpotensi Pengalihan Isu

Sementara itu, Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menyatakan bahwa lolosnya Gibran Rakabuming Raka menjadi Wapres RI merupakan hasil dari operasi politik. Dalam hal ini, operasi politik yang dilakukan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023.

"Justru sebaliknya, lolosnya Gibran itu karena operasi politik. Operasi politik melalui Putusan MK 90/2023," ujarnya.

Selain Putusan MK, Guntur Romli menyebut berbagai operasi politik juga dilakukan di banyak keputusan dan desain, sampai akhirnya Gibran lolos menjadi Wapres RI. Seperti halnya keputusan PKPU sampai manipulasi kekuasaan saat Jokowi masih menjabat presiden.

"Operasi politik suket (surat keterangan), yang tidak ada dasar ijazahnya bisa keluar sehari, operasi politik PKPU Nomor 19/2023 Pasal 18 Ayat 3, operasi politik memanipulasi kekuasaan, terutama oleh presiden yang berkuasa saat itu, Jokowi bapaknya Gibran dan Anwar Usman, adik Ipar Jokowi dan paman Gibran," jelasnya.

Sebelumnya, Jokowi menyebut tudingan ijazah palsu yang kembali menyeret dirinya dan Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak lepas dari operasi politik. Ia menduga isu tersebut dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menurunkan reputasi politik.