RUU Pemilu Bahas Dapil Nasional, BRIN Khawatir Elite Partai Pegang Kendali

AKURAT.CO Usulan pembentukan daerah pemilihan (dapil) nasional dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dinilai berpotensi memperbesar kewenangan elite partai politik dalam menentukan anggota DPR.

Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, mengatakan, mekanisme dapil nasional dapat memberi elite partai peran lebih besar dalam menentukan calon yang berhak memperoleh kursi parlemen setelah penghitungan suara selesai.

"Saya pikir dapil nasional sepertinya akan lebih menempatkan elit partai sebagai penentu siapa yang berhak dapat kursi setelah proses perhitungan suara usai," kata Wasisto saat dihubungi Akurat.co, Rabu (14/10/2026).

Menurut Wasisto, mekanisme tersebut perlu dirancang secara hati-hati agar tidak mengurangi peran pemilih dalam menentukan wakilnya di parlemen.

Pasalnya, sistem proporsional terbuka yang diterapkan saat ini memberikan kewenangan kepada pemilih untuk menentukan calon anggota legislatif melalui suara langsung.

"Perlu pengkajian yang matang karena pada dasarnya sistem proporsionalitas terbuka yang kita pakai itu kembali kuasa suara pemilih," ujarnya.

Ia menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu mengambil peran lebih besar dalam merumuskan mekanisme dapil nasional yang ideal.

Langkah tersebut diperlukan agar upaya mengurangi suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi tidak justru membuka ruang bagi dominasi elite partai politik.

"KPU perlu lebih berperan dalam membuat formulasi yang ideal untuk mencegah dominasi elit partai karena meminimalisir suara pemilih yang terbuang perlu jadi fokus," tuturnya.

Sebelumnya, Partai Golkar mengusulkan pembentukan dapil nasional dalam pembahasan RUU Pemilu.

Skema tersebut menjadi salah satu gagasan yang dapat dikaji dalam penataan sistem pemilu legislatif, termasuk untuk mengoptimalkan konversi suara menjadi kursi di DPR.

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menjelaskan bahwa konsep yang ditawarkan fraksinya merupakan sistem campuran yang disesuaikan dengan karakteristik Indonesia.

Melalui skema tersebut, dapil nasional akan menjadi bagian dari mekanisme pemilihan anggota DPR RI, selain dapil konvensional yang selama ini berlaku.

"Maka kemudian kita mengusulkan sistem baru, sistem campuran juga namanya, tapi sistem campuran ala Indonesia lah saya katakan, dengan adanya dapil nasional," kata Doli dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10/2026).

Baca Juga: HP Gratis untuk Rakyat