Peluang Gibran di Pilpres 2029 Tetap Terbuka Lebar Meski Lawan Politik Terus Bermanuver

AKURAT.CO Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan perselisihan hasil pemilihan umum presiden yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming tidak akan meredakan polemik dalam waktu dekat.
Dalam putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada Selasa (6/10/2026) malam, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan SMA di Indonesia. Meski demikian, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran.
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meyakini polemik berkepanjangan terkait isu ijazah SMA Gibran.
"Putusan MK sepertinya tidak akan menghentikan upaya Denny Indrayana Cs (pemohon di sidang MK) untuk terus mempersoalkan, termasuk mengambil langkah-langkah lain serta membangun narasi-narasi negatif di ruang publik," kata Fernando lewat pesan elektronik kepada redaksi, Rabu (7/10/2026) malam.
Yang menjadi pertanyaan, lanjut Fernando, mengapa Denny Indrayana hanya mempersoalkan Gibran.
Baca Juga: DPR Hormati Putusan MK Soal Perkara Syarat Pendidikan Gibran
"Sepertinya ada sosok yang sedang diperjuangkan Denny sudah ngebet ingin berkuasa karena sudah beberapa kali gagal menjadi peserta Pilpres, sementara hasratnya sudah begitu menggebu-gebu," ucapnya.
Kalau memang Denny Indrayana dan kawan-kawannya berjuang semata demi tegaknya konstitusi, Fernando menerangkan, mereka akan mempersoalkan pencalonan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
"Yang dipersoalkan seharusnya bukan hanya Gibran, karena sesuai dengan UU, kelengkapan keduanya satu kesatuan dan tidak terpisahkan," ujar Fernando.
"Kalau ada salah satu calon yang tidak memenuhi persyaratan maka kelengkapan pasangan capres-cawapres dinyatakan tidak memenuhi syarat," imbuhnya.
Dilanjutkannya, untuk kepentingan mengakomodir calon presiden atau calon wakil presiden yang menempuh pendidikan di luar negeri, seharusnya para pemohon mempertimbangkan untuk memberikan masukan agar mengakomodir sistem pendidikan luar negeri terkait dengan persyaratan capres dan cawapres.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kalender Jawa 19 November 2026: Weton Kamis Kliwon Punya Ambisi Besar dan Jiwa Pemimpin
- 2Rusia Gempur Kyiv dengan Rudal Balistik, Tiga Jembatan Strategis di Sungai Dnipro Hancur
- 3Stok Rudal Menipis, Angkatan Laut AS Akui Gunakan Tomahawk Kedaluwarsa untuk Perang Iran
- 4Persib Bandung vs Shan United di Shopee Cup 2026 Malam Ini, Catat Jadwal dan Cara Menontonnya
- 5PBSI Panggil 6 Juara Dunia Junior Masuk Pelatnas Cipayung Tanpa Tunggu Periode Baru
- 6Di Tengah Pertemuan Trump-Putin-Xi, Inggris Justru Komitmen Kirim 1.000 Drone ke Ukraina
- 7Cara Cek Desil Bansos 2026 Pakai NIK KTP, Simak Syarat Dapat BSU Rp900 Ribu
- 8Temui Dasco di DPR, Menhan Sjafrie: Saya Tidak Berniat dan Tidak Berminat Bahas Cawapres
- 9Prabowo: KTT APEC Bawa Hasil Nyata untuk Indonesia, Investasi Rp1.600 Triliun di Depan Mata
- 10Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa









