Ketum AMPI Jerry Sambuaga Tegaskan Manuver Pleno Diperluas dengan Mengatasnamakan AMPI adalah Ilegal

AKURAT.CO Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) memastikan kegiatan rapat pleno diperluas yang digelar pada 30 Juli 2026 dengan mengatasnamakan AMPI adalah ilegal.

Ketua Umum DPP AMPI, Jerry Sambuaga, menyebut forum rapat pleno yang diperluas tidak memiliki dasar aturan organisasi.

Ia menegaskan bahwa AMPI adalah organisasi besar kader kepemudaan yang punya aturan main atau AD/ART jelas, lengkap dan mengikat, sebagai pedoman agar kerja organisasi berjalan tertib.

"Saya ingin tegaskan bahwa AMPI ini organisasi kepemudaan yang besar, tentunya punya aturan main yang tertulis dan mengikat semua pihak. Jadi, tidak seenaknya buat forum yang dibuat sendiri, lalu klaim sepihak yang dipaksakan seolah-olah itu keputusan organisasi," jelas Jerry, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Menurut Jerry, kegiatan yang menamakan rapat pleno diperluas tanggal 30 Juli 2026 adalah ilegal. Sebab pertemuan yang mengatasnamakan AMPI tersebut digelar tanpa dasar organisasi dan tanpa legitimasi apa pun dari DPP AMPI selaku pemegang otoritas tertinggi organisasi di tingkat pusat.

Baca Juga: Jerry Sambuaga Dorong Percepatan Munas AMPI, Ajak Seluruh Kader Perkuat Sinergi

"Apa pun keputusan yang dihasilkan dari forum tersebut jelas tidak mengikat dan tidak memiliki dasar kekuatan hukum organisasi di AMPI," katanya.

Soal keputusan ilegal rapat pleno diperluas yang menyebutkan ketua umum AMPI diberhentikan, Jerry menyatakan bahwa ketum AMPI tidak dapat diberhentikan melalui mekanisme rapat pleno.

Ia menyebut apa yang disampaikan dalam forum ilegal rapat pleno diperluas itu tidak dikenal sama sekali dalam Peraturan Organisasi (PO) AMPI tentang disiplin dan sanksi organisasi.

"Semua jelas dan tegas dalam PO di AMPI, di mana ada tahapannya, tidak seenaknya sendiri mengambil keputusan. Artinya, kalau mereka mengambil jalan pintas di luar aturan organisasi, itu namanya bukan penegakan disiplin organisasi, melainkan mereka melakukan pelanggaran terhadap organisasi itu sendiri," jelas Jerry.

Di samping itu, pihak-pihak yang menggagas dan terlibat dalam kegiatan rapat pleno diperluas juga bukan lagi bagian dari kepengurusan DPP AMPI.

Baca Juga: Mantan Ketum PB HMI Arief Rosyid Ditunjuk Jadi Sekjen AMPI

"Mengatasnamakan organisasi dan mengklaim kewenangan pengurus, padahal status keorganisasiannya sendiri sudah tidak melekat, semakin menegaskan bahwa forum tersebut tidak memiliki legitimasi apa pun untuk berbicara atau mengambil keputusan atas nama AMPI," kata Jerry.

Jerry menegaskan sikapnya ini untuk menjaga agar organisasi tidak dikendalikan oleh forum-forum yang dibuat di luar aturan hukum organisasi yang sah.

"Kalau semua orang boleh bikin forum sendiri, mengklaim kewenangan sendiri, dan menyebutnya keputusan organisasi, maka apa gunanya lagi konstitusi dan aturan organisasi. Justru inilah esensi dari berorganisasi, dan saya rasa oknum-oknum yang mengatasnamakan gerakan ilegal itu harus belajar lagi berorganisasi dengan memegang konstitusi organisasi sebagai pedoman tertinggi," terangnya.

Jerry juga mengimbau kepada seluruh jajaran DPD provinsi dan DPD kabupaten/kota AMPI di seluruh Indonesia untuk tidak mengindahkan kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki dasar organisasi. Serta tetap fokus menjalankan program kaderisasi dan konsolidasi sesuai arahan resmi DPP AMPI.