Prabowo Butuh Kritik Konstruktif Sekaligus Ruang untuk Jalankan Agenda Strategis

AKURAT.CO Dinamika geopolitik global, krisis ekonomi dunia, konflik antarnegara, perang informasi di ruang digital, sampai maraknya penyebaran disinformasi menjadi tantangan besar yang harus dihadapi Indonesia saat ini.

Di tengah situasi tersebut, mantan Deputi Politik dan Strategi Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas RI) tahun 2022, Irjen Pol (Purn) Heribertus Dahana Resmiwara atau Herry Dahana, menilai kekuatan terbesar Indonesia terletak pada persatuan nasional dan kepemimpinan yang mampu mengambil keputusan strategis secara tepat.

Menurut anggota Dewan Pembina PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) itu, tantangan yang dihadapi bangsa saat ini tidak semata-mata persoalan ekonomi, melainkan menyangkut ketahanan nasional secara menyeluruh, mulai dari aspek politik, keamanan, sosial, hingga pertahanan negara.

"Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia membutuhkan stabilitas. Perbedaan pandangan adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi, tetapi jangan sampai berkembang menjadi konflik yang melemahkan persatuan bangsa," ujar Herry Dahana dalam keterangan pers tertulis, Minggu (14/6/2026)).

Pensiunan jenderal polisi bintang dua itu mengatakan, Presiden Prabowo Subianto saat ini menghadapi berbagai persoalan strategis yang tidak ringan. Selain dampak perlambatan ekonomi global, Indonesia juga harus mengantisipasi ancaman perang informasi, keamanan siber, ketahanan pangan, serta dinamika geopolitik yang semakin kompleks.

Karena itu, ia menilai keberhasilan pemerintah tidak hanya bergantung pada kemampuan Presiden semata, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh elemen bangsa.

"Bangsa ini membutuhkan energi positif. Pemerintah harus terus dikawal, tetapi pada saat yang sama seluruh komponen bangsa juga perlu memberikan ruang bagi Presiden untuk bekerja dan menjalankan agenda-agenda strategisnya demi kepentingan rakyat," katanya.

Herry menegaskan, kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi. Namun, menurutnya, kritik seharusnya diarahkan untuk memperbaiki dan memperkuat jalannya pemerintahan, bukan justru berkembang menjadi narasi yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Ia mengingatkan, sejarah banyak negara menunjukkan bahwa kemunduran suatu bangsa sering kali bukan disebabkan ancaman dari luar, melainkan karena perpecahan internal dan melemahnya kohesi nasional.

"Ancaman terbesar sering kali datang ketika bangsa kehilangan persatuan dan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi berbagai pengaruh dari luar," ujarnya.

Dalam konteks tersebut, Herry mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap berbagai bentuk intervensi asing yang berpotensi merugikan kepentingan nasional. Namun demikian, ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terjebak pada berbagai tuduhan yang belum terbukti secara hukum.

Menurutnya, perdebatan mengenai pendanaan asing terhadap organisasi, media, maupun lembaga sosial memang kerap memunculkan kekhawatiran tentang kemungkinan adanya upaya memengaruhi opini publik atau arah kebijakan suatu negara. Namun berbagai tudingan terkait destabilisasi atau intervensi politik harus disikapi secara rasional dan berdasarkan fakta.

Karena itu, Herry menekankan pentingnya membangun budaya verifikasi informasi dan transparansi.

"Sikap yang paling bijak adalah tetap waspada terhadap potensi intervensi yang merugikan kepentingan nasional, tidak mudah menerima informasi tanpa verifikasi, mendorong transparansi sumber pendanaan organisasi dan media, serta menjaga persatuan agar bangsa ini tidak mudah dipecah oleh isu politik maupun disinformasi," katanya.

Ia juga menilai Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat.

"Presiden Prabowo tidak pernah memandang kritik sebagai gangguan. Kritik yang konstruktif justru penting dalam demokrasi sebagai mekanisme pengawasan dan perbaikan," ujarnya.

Karena itu, Herry mengajak seluruh kekuatan politik, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, serta generasi muda untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan politik jangka pendek.

"Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat, pemerintahan yang stabil, dan dukungan seluruh rakyat. Persatuan nasional adalah modal terbesar bangsa ini untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Herry Dahana optimistis, dengan semangat gotong royong serta dukungan seluruh komponen bangsa, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan mampu menghadapi berbagai tantangan zaman dan membawa Indonesia menjadi negara yang semakin kuat, mandiri, serta disegani di tingkat internasional.

"Bila bangsa ini bersatu, maka Indonesia akan mampu melewati berbagai ujian. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan," katanya.