Dasco: Kritik Geopolitik Layak Dipertimbangkan, Soal Frekuensi Lawatan Presiden Bukan Isu Substantif

AKURAT.CO Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menilai, masukan terkait substansi geopolitik, termasuk kritik yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, patut menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan luar negeri.

Namun demikian, Dasco menegaskan, perdebatan mengenai frekuensi kunjungan luar negeri Presiden RI Prabowo Subianto bukanlah persoalan yang substantif.

"Kalau kemudian masukan itu menyangkut substansi geopolitik, saya setuju dijadikan salah satu pertimbangan. Masukan yang baik tentu perlu mendapat perhatian," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Dasco saat menanggapi pandangan Anies Baswedan yang menilai kritik Dino Patti Djalal terkait kebijakan luar negeri pemerintah perlu dipertimbangkan secara serius.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengatakan, intensitas perjalanan luar negeri Presiden harus dilihat dalam konteks kebutuhan nasional dan dinamika global yang tengah berkembang.

Menurutnya, situasi internasional saat ini sangat dinamis dan memiliki dampak langsung terhadap kondisi dalam negeri, sehingga Presiden perlu bergerak sesuai kebutuhan diplomasi yang berkembang.

"Frekuensi kunjungan Presiden tentu menyesuaikan kebutuhan dan situasi yang ada, baik dinamika di dalam negeri maupun perkembangan global yang berpengaruh terhadap Indonesia," ujarnya.

Baca Juga: DPR: Intensitas Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tak Bisa Dibandingkan dengan Presiden Sebelumnya

Dasco menegaskan Presiden memiliki strategi dan pertimbangan tersendiri dalam menjalankan diplomasi internasional.

Karena itu, ia menilai tidak tepat jika aktivitas kunjungan luar negeri Presiden diukur hanya dari jumlah atau frekuensinya.

"Presiden memiliki strategi-strategi tertentu yang tidak bisa dibatasi dengan ukuran berapa kali harus berkunjung atau berapa lama berada di luar negeri. Situasinya sangat dinamis," tuturnya.

Ia juga menilai seluruh lawatan luar negeri Presiden Prabowo selama ini dilakukan secara efisien dan berfokus pada agenda yang memiliki kepentingan strategis bagi Indonesia.

"Kalau kita lihat, kunjungan Presiden ke luar negeri berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, seperlunya saja, membahas hal-hal yang penting, lalu kembali ke tanah air," katanya.

Menurut Dasco, agenda kunjungan yang terkadang disusun secara mendadak juga merupakan konsekuensi dari perkembangan situasi global yang berubah dengan cepat.

"Kalau ada keberangkatan yang sifatnya mendadak, biasanya memang karena situasi mengharuskan Presiden segera hadir atau mengambil langkah diplomatik tertentu," ujarnya.

Karena itu, Dasco mengajak seluruh pihak untuk memberikan kritik dan masukan yang berfokus pada substansi kebijakan, bukan sekadar memperdebatkan jumlah perjalanan luar negeri Presiden.

"Saya kira yang perlu kita dorong adalah masukan yang bersifat substantif. Ruang untuk itu pasti terbuka. Tetapi kalau hanya membatasi jumlah atau waktu kunjungan, saya rasa itu bukan hal yang substantif," tegasnya.

Baca Juga: Japto Absen dari Panggilan KPK, Kuasa Hukum Ajukan Penundaan Pemeriksaan