Golkar Kritisi Narasi Chaos Oleh JK: Jangan Bikin Rakyat Makin Panik dan Marah

AKURAT.CO Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mengkritisi pernyataan mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK), terkait potensi terjadinya chaos pada pertengahan tahun ini.

Dia menilai, pernyataan yang menyebut secara spesifik ada potensi chaos tidak bisa lagi hanya dikategorikan sebagai analisis biasa dalam politik praktis dan dunia intelijen.

"Kalau sebuah pernyataan sudah menentukan akan terjadi sesuatu, itu bukan lagi prediksi. Itu seperti sudah ada skenario dan target operasi," ujar Idrus kepada awak media di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Baca Juga: Kecam Narasi Provokatif Anti Prabowo, Idrus Marham Ingatkan Bahaya Polarisasi

Dia mengingatkan bahwa dalam situasi nasional yang membutuhkan stabilitas, setiap tokoh publik seharusnya menyampaikan pandangan yang menyejukkan, bukan memicu keresahan, bukan menimbulkan kepanikan.

"Dalam kondisi bangsa seperti sekarang ini, sejatinya kita harus berkontribusi dalam menciptakan situasi kondusif yang menenangkan rakyat. Jangan memanas-manasi. Jangan menciptakan kondisi yang membuat rakyat semakin panik dan marah," katanya.

Dia menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak lagi dapat diposisikan sebagai analisis netral, melainkan berpotensi membentuk ekspektasi kolektif masyarakat.

Dalam dinamika komunikasi publik, narasi dengan tingkat kepastian tinggi cenderung memengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial.

Idrus bahkan menyinggung dan mencurigai kemungkinan adanya motif lain di balik pernyataan tersebut. Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan narasi chaos digunakan sebagai instrumen tekanan karena adanya kepentingan yang terganggu.

"Boleh jadi ada kepentingan yang terganggu atau tidak tercapai, lalu dijadikan instrumen penekan," ujarnya.

Baca Juga: Habiburokhman Cecar Kejari Karo: Bangun Narasi Sesat Seolah Komisi III DPR Intervensi Kasus Amsal Sitepu

Padahal di dalam negeri, sejumlah indikator ekonomi yang dirilis pemerintah menunjukkan kondisi yang relatif terjaga. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan masih berada dalam rentang target pemerintah, meski terdapat tekanan pada komoditas pangan tertentu.

Sementara itu, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi anggaran negara tetap diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui subsidi dan perlindungan sosial.

Pemerintah juga memilih menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah tren kenaikan harga minyak dunia. Kebijakan ini disebut sebagai langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik dan mencegah lonjakan inflasi.