Rekam Jejak Kontroversi Dahnil Anzar Simanjuntak

AKURAT.CO Nama Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, kembali menjadi sorotan publik menyusul berbagai kebijakan dan pernyataannya dalam kapasitas sebagai pejabat negara. Sejumlah langkah dan sikap politiknya memunculkan respons beragam, baik dukungan maupun kritik dari berbagai kalangan.

Dahnil dikenal publik sejak aktif di organisasi kepemudaan dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Namanya semakin dikenal luas ketika menjadi juru bicara pemenangan pasangan Prabowo Subianto pada kontestasi Pilpres 2019.

Dalam perjalanan kariernya, Dahnil beberapa kali menjadi pusat perhatian. Salah satu polemik yang sempat mencuat adalah terkait dugaan penggunaan dana kemah pemuda yang sempat diselidiki aparat penegak hukum. Saat itu, Dahnil membantah tuduhan tersebut dan menyatakan siap mengikuti proses hukum yang berjalan. Kasus tersebut kemudian tidak berlanjut ke tahap penuntutan.

Baca Juga: Revisi UU Haji, Kemenhaj Usulkan BPKH Wajib Lapor Langsung ke Menteri

Setelah masuk dalam lingkar pemerintahan, pernyataan-pernyataannya kerap menjadi perbincangan. Dalam rapat pembahasan revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji bersama DPR, Dahnil mengusulkan agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) wajib melaporkan kebijakan strategisnya kepada menteri.

“BPKH wajib menyampaikan laporan kepada Menteri secara berkala, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan,” ujar Dahnil dalam rapat tersebut.

Pernyataan itu memicu perdebatan di ruang publik. Sebagian pihak menilai usulan tersebut sebagai langkah penguatan koordinasi dan akuntabilitas, sementara lainnya mengingatkan pentingnya menjaga independensi BPKH sesuai amanat undang-undang.

Selain isu kelembagaan, Dahnil juga beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang dinilai tegas dalam merespons dinamika kebijakan haji dan umrah. Sikapnya yang lugas kerap diapresiasi pendukung, tetapi juga tak jarang memicu kritik dari pengamat kebijakan publik.

Hingga kini, Dahnil tetap aktif menyampaikan pandangannya terkait tata kelola haji dan umrah. Ia menegaskan bahwa berbagai usulan kebijakan yang disampaikannya bertujuan memperkuat sistem dan memastikan akuntabilitas pengelolaan dana umat.

Baca Juga: Wamenhaj Tegaskan Umrah via Asrama Haji Bukan Wajib, Hanya Opsi Layanan

“Koordinasi sepenuhnya dan kita bicara berbagai kebijakan pengelolaan keuangan, BPKH itu wajib menyampaikannya pada pemegang mandat,” katanya.

Perjalanan karier Dahnil menunjukkan dinamika yang tidak lepas dari kontroversi. Di satu sisi, ia dikenal sebagai figur yang vokal dan berani menyampaikan pendapat. Di sisi lain, setiap kebijakan dan pernyataannya hampir selalu memantik perdebatan di ruang publik.