PKS: Konstitusi Tak Kenal Oposisi, Semua Partai Harus Lakukan Pengawasan

AKURAT.CO Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), menghormati keputusan PDI Perjuangan (PDIP) untuk menjadi penyeimbang pemerintah. Sebab menurutnya, istilah partai penyeimbang atau oposisi tidak dikenal dalam konstitusi Indonesia. 

Dia mengatakan baik partai yang berada di dalam kabinet maupun di luar, tetap memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

"Ya kalau kita merujuk kepada konstitusi ya, memang di konstitusi kita tidak mengenal istilah partai oposisi ya, tidak ada kata-kata partai oposisi itu. Bahkan dalam konstitusi kalau kita merujuk tentang DPR, itu memang tugasnya adalah melakukan pengawasan," kata HNW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Baca Juga: Sekjen Demokrat Sambut Dukungan PDIP ke Pemerintahan Prabowo, Kenang 9 Tahun Jadi Oposisi

Wakil Ketua MPR RI ini menjelaskan, fungsi pengawasan tersebut diarahkan untuk menghadirkan perbaikan bagi bangsa dan negara. 

"Jadi apakah dari partai Gerindra maupun partai apapun, di dalam kabinet, posisi di DPR itu memang harus melakukan pengawasan. Nah pengawasan itu tentu orientasinya adalah untuk menghadirkan perbaikan, mungkin memberikan masukan, mungkin juga koreksi," ujarnya.

Dia menekankan, baik berada di dalam maupun di luar pemerintahan, semua partai politik seharusnya tetap berkontribusi untuk mewujudkan cita-cita reformasi dan menyongsong Indonesia Emas 2045. 

"Kalau menurut saya, di manapun partai apakah di dalam maupun di luar, orientasinya adalah bagaimana kita menjadi bagian dari yang dalam bahasa reformasi adalah merealisasikan cita-cita reformasi, dalam kerangka menyambut Indonesia Emas 2045 adalah kita berkontribusi untuk bagaimana agar Indonesia Emas itu betul-betul bisa kita raih," jelasnya.

Dia mengingatkan, kontribusi tersebut harus mengarah pada pencapaian tujuan nasional. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang terbuka terhadap kritikan.

Baca Juga: Megawati Tegaskan PDIP Bukan Oposisi Pemerintah, Tapi Penyeimbang Ideologis

"Jangan sampai kemudian di manapun kita berada, malah tidak berkontribusi untuk merealisasikan 6 tujuan reformasi, maupun juga Indonesia Emas itu. Jadi ruang itu dibuka oleh konstitusi, dan Presiden Prabowo sendiri juga, menegaskan tidak anti kritik, dia menegaskan menerima masukan," tegasnya.

HNW juga mengungkapkan bahwa PKS telah menyampaikan masukan langsung kepada Presiden Prabowo. 

"Saya yakin seperti kemarin PKS bertemu dengan Pak Prabowo, PKS memberikan masukan, seperti waktu Pimpinan MPR juga konsultasi dengan Presiden, kami juga memberikan masukan, dan beliau juga menerima masukan-masukan tersebut, dan saya kira itu hal yang wajar dalam sistem demokrasi Indonesia," pungkasnya.