Pemilu Serentak Dinilai Belum Meningkatkan Literasi Pemilih

AKURAT.CO Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) seharusnya dapat meningkatkan literasi pemilih agar masyarakat semakin memahami pilihan politiknya.

Namun, menurut Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Delia Wildianti, Pemilu serentak belum mencapai tujuan utama tersebut.

“Untuk partisipasi pemilih, mungkin Pemilu serentak membantu meningkatkan angka partisipasi. Namun, pada Pilkada serentak, justru tidak terjadi peningkatan partisipasi pemilih,” ujar Delia saat berbicara dalam forum di DPR RI, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Menurut Delia, salah satu faktor yang menyebabkan tidak meningkatnya literasi pemilih adalah banyaknya pilihan dalam Pemilu, terutama di tingkat legislatif.

Pemilih harus memilih dari sekian banyak calon, tetapi sering kali tidak mengenal siapa yang mereka pilih.

Baca Juga: Pakar Hukum: Kewenangan Berlebih Jaksa dalam RKUHAP Berpotensi Ganggu Keseimbangan Hukum

“Jadi, partisipasi pemilihnya meningkat, tapi literasi pemilihnya belum tentu. Ketika ditanya, mereka belum tentu tahu siapa yang mewakili mereka di parlemen,” jelasnya.

Temuan penelitian Puskapol UI menunjukkan bahwa meskipun Pemilu serentak berdampak positif pada angka partisipasi, namun tidak berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman pemilih tentang calon yang dipilih.

Selain literasi pemilih, Delia juga menyoroti persoalan politik uang (money politics) dalam Pemilu.

Ia menilai, biaya politik di Indonesia sangat tinggi, sehingga menjadi tantangan besar bagi para peserta Pemilu, khususnya calon legislatif dan kepala daerah.

“Untuk menjadi bupati saja, biaya politik yang dikeluarkan bisa mencapai Rp5 miliar atau bahkan lebih,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa dengan banyaknya jumlah calon, praktik politik uang semakin dinormalisasi.

“Ketika ada lebih dari 20.000 calon yang mengeluarkan dana besar, pembelian suara menjadi sesuatu yang dianggap biasa,” tegasnya.

Baca Juga: Siklus Lima Tahunan, Banjir Bekasi Diprediksi Masih Terjadi di Pertengahan Maret 2025

Masalah ini menjadi tantangan besar dalam sistem demokrasi Indonesia, di mana politik uang dapat menghambat terciptanya pemilu yang bersih dan berbasis pada gagasan serta kompetensi calon.