Sikap PDIP Tidak Terpuji, Penolakan PPN 12 Persen Cuma Akting

AKURAT.CO Wakil Ketua Umum Partai Garda Republik Indonesia (GRI), Teddy Gusnaidi, mengkritik tajam sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang dinilainya seolah-olah menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen.

Teddy menilai, sikap tersebut kontradiktif karena PDIP turut berperan besar dalam merancang dan mengesahkan kebijakan tersebut melalui Undang-Undang.

Menurut Teddy, langkah PDIP yang kini seolah memprotes kebijakan yang telah mereka dukung sebelumnya adalah bentuk manipulasi politik yang membodohi masyarakat.

Ia pun menyebut partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu sedang "berakting" demi mendapatkan simpati publik.

Baca Juga: PAN Minta PDIP Jangan Lempar Batu Sembunyi Tangan Soal PPN 12 Persen

“Apa yang mereka (PDIP) buat, setujui, dan sahkan, mereka ingkari demi menyalahkan pemerintah, lalu berakting pro-rakyat. Itu sikap yang sangat tidak terpuji,” tegas Teddy melalui akun media sosial pribadinya, Senin (23/12/2024).

Teddy menegaskan, Partai Garda Republik Indonesia mendukung penuh kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen.

Ia menyebut kebijakan tersebut dirancang untuk menopang kepentingan negara dalam melakukan pembangunan dan memajukan perekonomian.

“Jika kami berada di parlemen, kami pasti akan menyetujui kenaikan PPN ini. Kebijakan seperti ini tentu memiliki pertimbangan yang matang untuk kepentingan negara,” ujarnya.

Namun, Teddy menekankan bahwa partainya tidak akan bersikap seperti PDIP yang dinilainya berpura-pura mengabaikan peran mereka dalam pembuatan kebijakan.

Baca Juga: Fraksi PAN Dukung Kenaikan PPN 12 Persen dengan Prinsip Keadilan dan Stimulus Ekonomi

“Kami tidak akan bersikap seperti PDIP. Apa yang sudah kami dukung tidak akan kami ingkari hanya untuk memainkan drama politik,” tegas Teddy.

Teddy mengingatkan, kebijakan besar seperti kenaikan PPN tentu telah melalui proses pembahasan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk partai-partai besar seperti PDIP.

Oleh karena itu, menurutnya, sikap PDIP yang kini tampak menolak kebijakan tersebut justru menunjukkan inkonsistensi dan upaya memanipulasi publik.

“PDIP harusnya bertanggung jawab atas kebijakan yang telah mereka dukung, bukan malah bersandiwara demi terlihat pro-rakyat. Rakyat butuh kejujuran, bukan manipulasi politik seperti ini,” pungkasnya.

Dengan pernyataan ini, Teddy berharap publik dapat lebih cermat menilai sikap partai politik terhadap kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat.