Persaudaraan 98: Wacana Pemilihan Kepala Daerah Oleh DPRD Hadirkan Calon Lebih Kompeten

AKURAT.CO Bendahara Umum Persaudaraan 98, Roy Pohan, menilai, ada sisi positif dari wacana Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung menjadi pemilihan melalui DPRD.

Menurut Roy, mekanisme tersebut akan menghadirkan calon kepala daerah yang lebih kompeten dan memiliki kapabilitas di bidangnya.

Dengan demikian, potensi munculnya calon yang hanya mengandalkan popularitas dapat diminimalisir.

“Salah satu tujuannya adalah untuk menghindari pencalonan kepala daerah yang, mohon maaf, hanya berdasarkan popularitas saja,” ujar Roy kepada Akurat.co, Selasa (17/12/2024).

Ia menambahkan, dalam beberapa kasus, kepala daerah yang terpilih karena popularitas justru tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugasnya.

Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Siaga Cuaca Ekstrem dan Segera Perbaiki Fasilitas yang Rusak Akibat Bencana Alam

“Ketika kepala daerah populer terpilih, bisa saja ternyata mereka tidak punya kapabilitas untuk menutupinya dalam menjalankan pemerintahan,” sambung Roy.

Roy menyebut, wacana ini juga bisa menjadi evaluasi dari pelaksanaan Pilkada serentak 2024 yang dinilai memunculkan berbagai persoalan.

“Itu hal positif yang, menurut saya, sangat penting untuk dipertimbangkan. Ini bagian dari evaluasi dari pelaksanaan Pilkada yang kemarin,” ucapnya.

Selain itu, Roy juga sepakat bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan lebih menghemat anggaran.

Penghematan tersebut, menurutnya, bisa dialokasikan untuk keperluan lain yang lebih mendesak.

“Kita bisa bayangkan, di tahun 2024 ini saja, di awal tahun dan akhir tahun, kita harus menjalankan dua kali pemilu. Biayanya tentu sangat besar. Saya sepakat jika anggaran tersebut bisa diefisiensi dan digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih penting,” tegas Roy.

Baca Juga: KPK Analisis LHKPN Kepala BPJN Kalbar Dedy Mandarsyah

Roy menilai, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak hanya lebih efisien dari segi anggaran, tetapi juga berpotensi meningkatkan kualitas calon kepala daerah yang terpilih.

Namun, ia menekankan pentingnya evaluasi mendalam agar mekanisme ini bisa berjalan efektif dan tetap menjunjung prinsip demokrasi.