Kejenuhan Politik Disebut Jadi Penyebab Partisipasi Rendah dalam Pilkada 2024

AKURAT.CO Rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 memicu berbagai analisis, salah satunya dari Peneliti Kebijakan Publik Institute for Development of Policy and Local Partnerships (IDP-LP), Riko Noviantoro.

Ia menyebut, fenomena ini tak lepas dari kejenuhan masyarakat terhadap dinamika politik yang terjadi pasca-Pilpres.

"Kejenuhan politik ini menjadi faktor utama. Publik merasa lelah dengan berbagai manuver politik menjelang Pilpres yang menciptakan atmosfer jenuh dan skeptis terhadap proses politik," ujar Riko, Selasa (10/12/2024).

Riko menilai, situasi ini perlu menjadi perhatian serius, khususnya bagi partai politik, aktor politik, serta penyelenggara pemilu seperti KPU.

Ia menegaskan, rendahnya partisipasi mencerminkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem pemilu itu sendiri.

Baca Juga: Jabodetabek Siaga Hadapi Potensi Banjir Akibat Cuaca Ekstrem

"Ini bisa dianggap sebagai simbol ketidakpercayaan masyarakat terhadap mekanisme pemilu. Banyak yang merasa tahapan pemilu tidak transparan, sehingga muncul rasa enggan untuk ikut serta dalam pesta demokrasi," tambahnya.

Meski demikian, Riko mencatat bahwa generasi Z menunjukkan keterlibatan yang cukup aktif, terutama dalam masa kampanye.

Fenomena ini, menurutnya, adalah titik terang yang perlu dimaksimalkan oleh para pemangku kebijakan untuk memperbaiki sistem ke depan.

Di beberapa daerah, angka partisipasi pemilih berada di bawah harapan. Kota Bekasi, misalnya, mencatat hanya 55,05 persen dari total 1,8 juta daftar pemilih tetap (DPT) yang memberikan suara.

Sementara itu, di Depok, angka partisipasi sedikit lebih baik, yakni sekitar 62 persen, dengan 881.012 pemilih dari total DPT sebanyak 1,4 juta.

Riko mendesak KPU untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh tahapan pemilu.

Menurutnya, penyelenggara pemilu harus memberikan penjelasan atas rendahnya partisipasi ini dan mencari solusi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat pada masa mendatang.

Baca Juga: KPU Jakarta Siap Hadapi Gugatan Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi

"Transparansi dan perbaikan sistem pemilu harus menjadi prioritas, agar kepercayaan publik bisa kembali dibangun," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa situasi ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak, mulai dari aktor politik, akademisi, hingga penggiat demokrasi, untuk menciptakan suasana politik yang lebih sehat dan inklusif di masa depan.