Hasto Kristiyanto Sebut Banyak Kasus Intimidasi Aparat di Pilkada 2024

AKURAT.CO Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan adanya peningkatan laporan intimidasi oleh aparat negara dalam pelaksanaan kampanye Pilkada 2024.

Hasto menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

“Kami melalui badan hukum advokasi rakyat menerima banyak laporan tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum Polri,” ungkap Hasto.

Hasto menjelaskan, pada awalnya, pelanggaran tersebut diduga hanya dilakukan oleh satu atau dua oknum.

Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah kasus di berbagai wilayah, ia menilai pelanggaran ini tidak lagi dapat disebut sebagai tindakan individu semata.

Baca Juga: Baim Wong Kasih Bukti Percakapan di Sidang Perceraian

“Awalnya kami menyebut ini sebagai tindakan oknum. Namun, setelah melihat kasus-kasus di berbagai wilayah seperti Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banyumas, Boyolali, hingga Sumatra Utara, serta intimidasi yang terjadi kepada kepala desa dan anggota DPRD, kami tidak bisa lagi menyebutnya sebagai tindakan oknum. Ini menunjukkan adanya pola sistemik,” tegasnya.

Menurut Hasto, kasus-kasus tersebut termasuk pemanggilan intens oleh aparat terhadap sejumlah pihak yang diduga mendukung pasangan calon tertentu, serta larangan berbicara bagi anggota DPRD dari PDIP di beberapa wilayah.

Hasto mengkhawatirkan dampak dari tindakan-tindakan tersebut terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Ia menyebut, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat dalam struktur komando yang hierarkis dapat menciptakan sisi gelap demokrasi yang mengancam pelaksanaan Pilkada yang jujur dan adil.

Baca Juga: Pertarungan Gervonta Davis vs Lamont Roach Jr Batal Tahun Ini, Kemungkinan Maret 2025

“Hal ini menunjukkan ancaman terhadap demokrasi yang kita bangun bersama. Demokrasi tidak boleh dirusak oleh kepentingan tertentu yang memanfaatkan struktur kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” ujarnya.

Hasto menegaskan, PDIP akan terus memperjuangkan netralitas institusi negara, termasuk TNI dan Polri, agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis.

“TNI dan Polri harus mengabdi kepada kepentingan merah putih, rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Kami akan terus mengawal dan menjaga marwah institusi ini agar tidak menjadi alat politik kelompok tertentu,” tegas Hasto.

Ia juga menyebut, laporan-laporan terkait dugaan intimidasi telah dikumpulkan dan akan digunakan sebagai bahan advokasi lebih lanjut.

“Rakyat akan menjadi benteng terbaik dalam mempertahankan demokrasi. Kami percaya bahwa kebenaran dan keadilan akan tetap menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia,” pungkasnya.