Bahlil Tanggapi Aksi Penolakan Revisi UU Pilkada: Kita Negara Demokrasi, Penyampaian Pendapat Harus Dijamin

AKURAT.CO Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memberikan tanggapannya terkait maraknya gerakan masyarakat yang menolak Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Aksi besar-besaran juga berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI sebagai bentuk protes.
Bahlil menegaskan, Partai Golkar menghargai hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk melalui aksi demonstrasi.
Menurutnya, sebagai negara demokrasi, penyampaian pendapat merupakan hal yang harus dijaga dan dijamin oleh Undang-Undang.
“Sebagai kader Golkar yang berproses dalam alam demokrasi dan pernah menjadi aktivis, saya meyakini bahwa penyampaian pendapat adalah bagian penting dari demokrasi kita. Ini adalah salah satu ciri khas negara demokrasi yang kita miliki,” ujar Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Bahlil juga menekankan bahwa aksi demonstrasi merupakan hak yang sah asalkan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Jadi, itu bukan sesuatu yang dilarang. Boleh saja dilakukan, tapi semuanya harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai rujukan bersama,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil mengungkapkan bahwa dirinya belum sempat memberikan arahan kepada fraksi Partai Golkar di DPR RI, karena baru resmi menjabat sebagai Ketua Umum sejak malam sebelumnya.
Baca Juga: Bahlil Tunjuk Sarmuji Jadi Sekjen Golkar, Agus Gumiwang Jadi Ketua Dewan Pembina
“Karena saya baru terpilih kemarin dan baru sah tadi malam, saya belum sempat mengadakan rapat dengan fraksi. Saya akan mendalami isu ini lebih lanjut dan segera berkomunikasi dengan fraksi,” jelasnya.
Bahlil juga mengakui bahwa dirinya belum bisa memberikan komentar detail mengenai pembahasan beberapa Undang-Undang di DPR RI yang saat ini menjadi sorotan publik.
“Saya belum bisa memberikan penjelasan secara rinci, tetapi prinsipnya kita akan mengedepankan aturan main, mekanisme, dan juga berpedoman pada Undang-Undang. Jika semua berjalan sesuai aturan, saya yakin hasilnya akan baik,” tutupnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Hotman Paris Bongkar Kejanggalan Putusan MK soal Ijazah Gibran: Tidak Berwenang, Kok Bahas Substansi?
- 2KDM dan Pramono Anung Sambangi Istana Pakai Dasi Biru di Tengah Kabar Gibran Mundur, Ada Apa?
- 3Jika Gibran Mundur dari Wapres, Inilah 8 Fasilitas Negara yang Akan Tetap Didapatkan
- 4Jorge Lorenzo: Jika Marc Marquez Raih Gelar Kesepuluh, Rossi Bukan 'GOAT'
- 5Moto3 Qatar: Hiroshi Aoyama Puji Manajemen Ban Veda Ega Pratama di Lusail
- 6Cek BSU November 2026 Pakai NIK KTP, Benarkah Bantuan Rp900 Ribu Sudah Cair?
- 7Prediksi Skor Turki vs Belgia 13 November 2026: De Bruyne Cs Diunggulkan, Tuan Rumah Dibayangi Degradasi
- 8Prancis Peringatkan Jerman: Rencana Kembangkan Rudal Jarak Jauh Bisa Picu Perang Nuklir dengan Rusia
- 9Menko Yusril: MPR Tak Perlu Bersidang soal Persetujuan, Mundurnya Gibran Mirip Soeharto
- 10Budi Arie: Mas Gibran Sudah Mengundurkan Diri








