OSO Pertanyakan Efektivitas Reshuffle Kabinet Jokowi di Penghujung Masa Jabatan

AKURAT.CO Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), memberikan komentar terkait langkah Presiden Joko Widodo yang melakukan reshuffle kabinet jelang berakhirnya masa jabatan.

OSO mempertanyakan efektivitas reshuffle yang dilakukan dengan sisa waktu yang hanya tinggal dua bulan.

OSO berpendapat bahwa reshuffle seharusnya dilakukan lebih awal agar pejabat yang dilantik memiliki cukup waktu untuk bekerja secara efektif.

Baca Juga: Contoh Pelaksanaan Evaluasi Terhadap Sasaran Pembelajaran Digital pada Aspek Input Adalah ...

"Kalau saya lihat, sebetulnya reshuffle harus dilakukan lebih awal, sehingga pejabat baru bisa bekerja dengan optimal. Apa yang bisa dilakukan dalam waktu yang tinggal sedikit ini? Kita lihat saja," ujar OSO kepada wartawan di Bali, Senin (19/8/2024).

Meskipun begitu, OSO menegaskan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden, sehingga waktu pelaksanaannya sepenuhnya tergantung pada keinginan presiden.

"Reshuffle adalah hak prerogatif presiden, jadi tidak bisa diganggu gugat. Bahkan jika dilakukan 20 hari sebelum masa jabatan berakhir, presiden masih berhak melakukannya. Tinggal soal logika dan etika," lanjutnya.

Baca Juga: Profil Prof Dadan Hindayana, Dosen IPB yang Kini Jadi Kepala Badan Gizi

OSO juga menyarankan bahwa akan lebih baik jika reshuffle dilakukan setelah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

"Sebetulnya, setelah pemilihan dan penunjukan pemenang, jika ada pergantian, itu lebih tepat dilakukan pada saat itu," tambahnya.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet pada hari ini, dengan beberapa nama yang digantikan.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly digantikan oleh Supratman Andi Agtas. Kepala BKPM/Menteri Investasi Bahlil Lahadalia digantikan oleh Rosan Perkasa Roeslani, sementara Bahlil dipindahkan menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif.

Baca Juga: Apa yang Dimaksud dengan Profil Pelajar Pancasila?

Selain itu, Angga Raka Prabowo diangkat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika.

Jokowi juga menunjuk Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi, Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.