Bendum Muhammadiyah Hargai Kritik Masyarakat Usai Nyatakan Terima Usaha Tambang

AKURAT.CO Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Hilman Latief, merespons kritikan masyarakat setelah Muhammadiyah menyatakan akan menerima izin usaha tambang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hilman menjelaskan bahwa Muhammadiyah telah berbisnis sejak awal, mulai dari bisnis sekolah Yayasan Muhammadiyah. Hal ini menjadi kunci Muhammadiyah dalam melayani masyarakat.
"Kami ingin Persyarikatan Muhammadiyah bisa menjaga keberlangsungannya. Keberlangsungan amal usaha di level terbawah, karena di situlah umat berada. Sekolah TK, SD-nya bagus, vibrant, melayani masyarakat, financing-nya juga bagus, bisnisnya berjalan, bisa ekspansif," kata Hilman dalam paparan saat acara penandatanganan MoU dengan bank di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024).
Baca Juga: ASEAN Championship: Dihantui Rekor tak Pernah Menang Lawan Malaysia, Ini Respons Indra Sjafri
Hilman mengakui adanya kritikan tentang polemik bisnis tambang yang baru saja diterima oleh organisasinya tersebut. Menurutnya, hal itu adalah bagian dari demokrasi, di mana masyarakat bisa menyuarakan pendapatnya dengan baik.
"Saya enggak tahu ke depan Muhammadiyah merambah apa, karena di social media sedang riweuh. Sedang tarik tambang di social media. Itulah negara demokrasi dan kami menghargai karena saya melihat suara-suara yang masuk merupakan kecintaan kepada persyarikatan," ujar Hilman.
Lebih lanjut, ia menyebut persepsi masyarakat tentang bisnis tambang memang tidak selalu baik. Namun, ia yakin tambang dapat menjadi suatu pembaruan bagi organisasinya dan juga masyarakat.
"Bisnis tambang yang mungkin image-nya persepsi di publik dan memang di lapangan ada salah kaprah salah kelola ini-itu, tidak bisa disalahkan bila kader-kader kita banyak yang ragu dan ingin kepastian, perspektifnya apa sih dan lain-lain. Tapi saya kira ini bagian tajdid (pembaruan), ekonomi di bidang sosial, dan semoga tajdid ini berhasil."
Baca Juga: Olimpiade Paris: Defile Upacara Pembukaan Kesempatan untuk Perkenalkan Indonesia Bangsa Besar
Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP).
"Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah sudah menyetujui," kata Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, kepada media, Rabu (24/7/2024).
Menurut Anwar, persetujuan menerima IUP untuk ormas keagamaan itu berisi catatan-catatan. Di antara bunyi catatan tersebut, jika Muhammadiyah memutuskan menerima dan mengelola tambang, maka pengelolaan harus dilakukan dengan menjaga lingkungan.
Anwar juga menekankan bahwa meskipun Muhammadiyah menerima izin tambang, mereka harus meminimalisir dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Selain itu, Muhammadiyah harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat yang terdampak oleh tambang tersebut.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.









