Bawaslu Fokus Lakukan Pengawasan Pengadaan Logistik di Pilkada 2024

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan pengadaan logistik kerap dijadikan sebagai ajang manipulasi. Sebab, antara data yang sudah ditentukan acapkali berbeda dengan yang ada di lapangan. 

 

"Pengadaan logistik ini tidak terkirim tepat waktu dan juga tidak tepat jumlah, belum lagi logistik rusak saat proses pengiriman," kata Rahmat Bagja dalam keterangan tertulis, Kamis (27/6/2024).

 

Baca Juga: Gelar Rakernas ke-6 Dengan Tamu Internal, PAN Tidak Undang Jokowi 

 

Anggota Bawaslu dua periode itu juga mengungkapkan bahwa terdapat kerawanan lain di Pilkada 2024 yaitu pada proses distribusi yang selalu terkendala dengan letak geografis. 

 

"Daerah berbukit dan pegunungan juga bisa menyulitkan penyelenggara dalam mendistribusikan logistik," ujarnya. 

 

Bagja mengingatkan pendistribusian itu harus diperhatikan dengan baik. Sebab jika tidak akan berdampak pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Bahkan yang lebih ekstrim dapat memicu kekecauan di masyarakat. 

 

 

"Memicu chaos atau masalah di daerah sangat cepat, karena tim kampanye sangat dekat dan dapat mengawasi seluruh tahapan yang ada," ungkapnya. 

 

Lebih lanjut, dia meminta kepada seluruh stakeholder terkait untuk membantu pendistribusian logistik agar tepat waktu. 

 

"Kami meminta teman-teman KPU berkoordinasi dengan TNI-Polri yang memiliki kapal-kapal besar yang dapat menembus gelombang tinggi. Sebab kita punya pengalaman dulu memakai kapal kayu hancur semua diterjang badai," pungkasnya.