Jusuf Kalla Dorong Hak Angket Segera Digulirkan: Apa yang Dilanggar Harus Diklarifikasi

AKURAT.CO Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK), menilai Pemilu 2024 berjalan tidak baik, karena pemilu saat ini diatur oleh orang-orang yang berkuasa di pemerintahan.

Untuk itu, dia mendorong agar hak angket segera digulirkan untuk mengungkap kecurangan pemilu dengan cara yang benar dan konstitusional.

Baca Juga: Nasdem dan PPP Bungkam Soal Hak Angket di Paripurna DPR, Berubah Haluan?

"Karena apabila tidak konstitusional maka akan diselesaikan jalanan, demonstrasi di seluruh Indonesia, itu menyebabkan kita mundur lagi. Dan salah satu konstitusional yaitu di parlemen dan sekarang ini contohnya hak angket, atau apapun pansus," kata JK, di Gedung FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).

Dengan adanya hak angket, semua dugaan kecurangan bisa diklarifikasi, benar salahnya masalah-masalah yang muncul dalam pemilu. Sehingga, masalah yang ada tidak berlarut dan negara bisa berjalan sesuai konstitusi.

"Apa yang dibicarakan nanti kritikan dari DPR itu kan menguji, atau menyelidiki masalah-masalah kebijakan pemerintah yang melanggar Undang-Undang. Apa yang melanggar itu mari kita klarifikasi," jelasnya.

"Dibutuhkan suatu peranan kita semua untuk masuk kembali ke jalan konstitusi, dan saat ini tadi itu lewat parlemen. Supaya negeri ini tidak kembali ke penyelesaian seperti tahun 98, itu juga penyelesaian tapi terlalu banyak ongkosnya," pungkas JK.

Sebelumnya, Jusuf Kalla (JK), menilai Pemilu 2024 paling buruk sejak tahun 1955. Di mana menurutnya pemilu diatur oleh orang-orang yang berkuasa di pemerintahan.

Baca Juga: Rapat Paripurna DPR Buktikan Kubu 01 dan 03 Belum Solid Soal Hak Angket

"Bagi saya, saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak '55. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang," kata JK dalam sambutannya, di Gedung FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).

Dalam diskusi bersama mahasiswa FISIP Universitas Indonesia (UI), JK awalnya bercerita tentang demokrasi yang memiliki banyak jenisnya, seperti demokrasi terpimpin, pancasila, dan lain sebagainya. Saat ini Indonesia menerapkan demokrasi terbuka, dan baru saja melaksanakan pemilu yang dinilai perlu dievaluasi.

"Nah sekarang kita baru saja melewati suatu cara pemerintahan demokratis dengan pemilu ini, yang bagi kita, banyak pihak yang menilai ya ini perlu dikoreksi, perlu dievaluasi," imbuhnya.