Akurat

Catat, Lonjakan Suara PSI Bukan Akibat Jokowi Effect

Paskalis Rubedanto | 3 Maret 2024, 17:45 WIB
Catat, Lonjakan Suara PSI Bukan Akibat Jokowi Effect

AKURAT.CO Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada rekapitulasi KPU membuat banyak pihak bertanya-tanya.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, menilai, lonjakan suara tersebut bukan berasal dari Jokowi Effect.

Seperti diketahui PSI adalah partai yang tegak lurus kepada Jokowi.

"Bukan karena Jokowi Effect, bukan anomali. Ini ada dugaan-dugaan operasi yang dilakukan oknum-oknum untuk mendorong suara PSI dan untuk meloloskan PSI," jelasnya saat dihubungi Akurat.co, Minggu (3/3/2024).

Ujang mengatakan, dugaan-dugaan tersebut pasti muncul dari banyak pihak, termasuk politisi-politisi dari parpol lain seperti PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Baca Juga: Suara PSI Melonjak karena Ada Tangan-tangan Tak Terlihat

"Para politisi itu paham dengan persoalan seperti ini. Bisa jadi duga-dugaan operasi itu bisa jadi benar, bisa jadi terjadi oleh oknum-oknum. Ini yang membuat suara PSI melonjak," tuturnya.

"Jadi, ini para politisi paham, masyarakat juga paham. Ya, jangan-jangan operasi untuk menaikkan suara PSI melonjak lalu meloloskan empat persen betul-betul dilakukan," tambah Ujang.

Ia menegaskan bahwa para elite pasti mengetahui mana yang curang dan berasal dari suara-suara yang tidak halal. Sehingga memang patut untuk dicurigai.

"Kan ini politisi sama-sama tahu, mana yang curang mana yang tidak, mana yang suara halal mana yang tidak. Mereka paham," pungkas Ujang yang juga Direktur Indonesia Political Review (IPR).

Data Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU per Minggu pukul 14.00 WIB mencatat suara PSI menyentuh 2.403.210 alias 3,13 persen. 

Baca Juga: Ledakan Suara PSI Buat Orang Terheran-heran, BRIN: Kenaikan Suara Mendadak Ini Cukup Aneh

Dari 65,80 persen suara yang masuk ke KPU, PSI makin mendekati parliamentary threshold empat persen sebagai syarat untuk memperoleh kursi DPR RI.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.