Polda Metro Jaya Temukan 1.548 TPS Masuk Kategori Rawan, 53 TPS Sangat Rawan

AKURAT.CO Dalam dua pekan ke depan, Indonesia akan melangsungkan pesta demokrasi memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang jatuh pada tanggal 14 Februari 2024.

Agar proses Pemilu 2024 bisa berjalan dengan aman dan tertib, Polda Metro Jaya akan melakukan pengamanan terhadap 65 ribu lebih tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di Jakarta dan sekitarnya.

Baca Juga: Antisipasi Kecurangan, Prabowo Ajak Masyarakat Kawal dan Awasi Proses Pemungutan Suara di TPS

"Polda Metro Jaya akan melaksanakan BKO penugasan dalam rangka mengamankan setidaknya 65.495 TPS," ujar Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Suyudi Ario Seto ketika memimpin apel gelar pasukan pengecekan petugas BKO (Bawah Kendali Operasi) pengamanan TPS di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Meteo Jaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (30/1/2024).

Dia juga menekankan anggotanya untuk bisa mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas sebelum, pada saat, dan setelah penghitungan suara dilakukan.

Pihaknya juga telah mengklasifikasi TPS menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat kerawanannya. Dari 65 ribu lebih TPS, ada 53 TPS yang masuk dalam kategori sangat rawan.

"Yang mana TPS tersebut diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu TPS kurang rawan 63.854, TPS rawan 1.548, dan TPS sangat rawan 53," tutur jenderal bintang satu tersebut.

Untuk itu, Suyudi meminta kepada seluruh anggota untuk sungguh-sungguh menjalankan tugas dan tanggung jawab di TPS. Dia juga tak menampik bahwa ada anggotanya yang belum memiliki pengalaman untuk mengamankan jalannya Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang.

"Karena kalau Pemilu tidak sukses, itu adalah salah kita semua sebagai stakeholder dalam mengawal pesta demokrasi 2024. Tentunya personel yang akan melaksanakan pengamanan tidak semua mempunyai pengalaman yang cukup dalam melakukan pengamanan pemilu saat ini."

Baca Juga: Cari 7 Juta Suara Tambahan, Prabowo Minta Relawan Ajak Orang Terdekat Datang ke TPS

Oleh sebab itu, dia meminta anggotanya selalu mengecek keperluan serta kebutuhan, seperti pakaian sampai logistik pangan.

"Serta kita lakukan bagaimana cara bertindak bagaimana personel pengamanan di lokasi TPS," imbuhnya.

"Oleh karena itu, koordinasi dan kolaborasi dengan TNI, stakeholder terkait, serta elemen masyarakat ini sangat diperlukan pada aplikasi pengamanan di lapangan untuk meredam naiknya suhu politik di lokasi TPS yang kita amankan."