Ajudan Prabowo dari TNI Jadi Sorotan, PDIP Minta Bawaslu Turun Tangan

AKURAT.CO PDIP meminta Bawaslu mengklarifikasi soal keberadaan Mayor TNI Teddy Indra Wijaya yang berdiri di barisan pendukung capres Prabowo Subianto saat ajang debat perdana.

"Ya silakan Bawaslulah. Ya kan aturannya sudah jelas, diterapkan dari yang sekecil-kecilnya," kata politisi senior PDIP, Aria Bima, di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Senin (18/12/2023).  

Saat ini, Mayor Teddy diketahui masih merupakan prajurit aktif TNI AD.

Kepala Dispen TNI AD, Kristomei Sianturi, telah buka suara. Ia mengatakan, kehadiran Mayor Teddy dalam sejumlah agenda Prabowo merupakan tugasnya selaku ajudan Menteri Pertahanan itu, bukan mewakili institusi TNI. 

Meski demikian, Aria Bima meminta agar Bawaslu bisa memberikan klarifikasi yang lebih jelas. Misalnya, soal aturan pengawal selaku menteri yang melekat pada seorang capres dan apakah sang ajudan diperbolehkan mengenakan atribut partai. 

Baca Juga: Mahfud Minta Bawaslu Ungkap Uang Haram Pemilu 2024

"Kalau boleh masuk, boleh enggak berpakaian seperti timses lainnya atau seperti apa diatur yang lebih detail saja. Intinya, pemilu damai itu akibat pemilu yang jujur dan adil," jelasnya. 

Menurut Aria Bima, baik Bawaslu dan KPU harus bersikap adil. Jika satu pihak diperbolehkan maka tim sukses capres-cawapres lain juga boleh melakukan hal yang sama.

Dia meminta agar semua pihak mendorong netralitas, mulai dari Presiden Joko Widodo hingga TNI dan Polri. 

"Semua peserta (perlu) untuk mendapatkan kesempatan yang sama, untuk bisa menang dan bisa kalah. Salah satunya adalah netralitas yang itu perlu dijaga oleh Pak Jokowi selaku kepala negara dan juga pelaksana pemilu yakni KPU dan Bawaslu,," ujarnya. 

Sebelumnya, Mayor Teddy menjadi sorotan usai ikut menjadi suporter dalam agenda debat capres perdana pada 12 Desember lalu. Bahkan dirinya memakai atribut tim sukses dengan berbaju biru bertuliskan Prabowo-Gibran serta ikut bersorak.

Baca Juga: Bawaslu Segera Ungkap Hasil Pendalaman PPATK Soal Transaksi Janggal Pemilu 2024

Terbaru, Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty mengatakan, Mayor Teddy berisiko melakukan pelanggaran pemilu terkait kehadirannya dalam debat capres.

Dia juga menegaskan bahwa netralitas ASN, TNI/Polri sudah jelas termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.