Debat Perdana Gagal Jadi Forum Capres Sampaikan Konsep Penguatan Demokrasi

AKURAT.CO Debat capres perdana gagal dijadikan tiga kandidat untuk menyampaikan konsep penguatan demokrasi.

Tak terlihat langkah penguatan demokrasi melalui pembenahan partai politik serta penguatan check and balances dalam menjalankan roda pemerintahan.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menyebut, hanya capres nomor urut 01, Anies Baswedan, yang menyinggung revisi Undang-Undang ITE sebagai upaya memperkuat demokrasi untuk menjamin kebebasan berekspresi.

Hal itu pun dianggap tidak cukup spesifik karena tidak menyentuh area lain yang lebih substantif.

"Permasalahan demokrasi kita hari ini adalah check and balances yang tidak ada. Komponennya ada tiga yaitu parlemen yang efektif, kekuasaan kehakiman yang independen, media yang berintegritas. Ketiganya itu tidak berperan dengan baik," jelasnya dikutip Kamis (14/12/2023).

Baca Juga: Isu Korupsi Luput dari Pembahasan Debat Capres Perdana

Titi juga menyinggung soal alokasi waktu untuk tanya jawab ketiga capres yang terbilang sangat singkat. Karenanya beberapa tema tidak terjawab dengan baik lantaran keterbatasan waktu yang disediakan untuk menjawab bagi masing-masing calon.

"Seharusnya debat bisa diperbanyak dan lebih spesifik. Terkait penguatan demokrasi, calon (nomor) satu dan tiga menawarkan janji politik untuk merevisi UU ITE agar menciptakan kebebasan dalam berbicara," ujarnya.

Kemudian, pertanyaan soal parlemen yang efektif sudah muncul dalam debat tersebut. Ditandai dengan pertanyaan soal bagaimana membangun kepecayaan masyarakat terhadap partai.

Kendati demikian, pembahasan belum spesifik alias masih terlalu luas. Seharusnya, kata Titi, dalam pertanyaan itu sudah dibahas bagaimana cara menumbuhkan demokrasi di dalam partai, bagaimana parpol agar tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang, bagaimana mendobrak hegemoni elite dalam tubuh parpol.

"Menjawab hal tersebut, Anies menawarkan konsep pendanaan parpol yang lebih transparan. Sementara itu, Ganjar menyampaikan bahwa hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Parpol, kita harus mengapresiasi jawaban kedua capres ini," jelasnya.

"Hanya saja pertanyaan ini kurang konkret. Seharusnya pertanyaan ini lebih dalam lagi yaitu tentang bagaimana cara partai politik melakukan transparansi atas dana kampanye dan dana partai poltik yang dikelola," tambah Titi.

Baca Juga: Santai dan Tegas, Prabowo Kuasai Panggung Debat Capres 2024

Dia juga mengatakan, oposisi memang harus dijadikan pembahasan dalam segmen debat capres agar tendensi mayoritas tidak tercipta. Maka dari itu, ia menyarankan KPU untuk mengundang panelis dari kalangan praktisi.

"Pembahasan soal opisisi memang sudah seharusnya disajikan pada segmen debat capres agar tidak menciptakan tendensi mayoritas. Persoalan demokrasi hari ini karena tidak ada oposisi maka kebijakan yang kontroversial dan problematik disahkan. Masukan untuk KPU ke depannya debat dapat mengundang panelis dari kalangan praktisi," demikian Titi.