Zulhas Soal Cuti Kampanye: Mau Seminggu Boleh Saja, Tergantung Presiden Bukan KPU!

Zulhas mengatakan, keputusan boleh atau tidaknya seorang menteri mengambil cuti ada di tangan presiden, bukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

 

“Tadi kami juga mendalami soal cuti, tadi ditanyakan kepada KPU, ternyata cuti itu tergantung presiden," kata Zulhas usai rapat Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, di DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (9/11/2023).

 

Zulhas yang juga sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran mengatakan, tidak ada aturan baku mengenai berapa batas hari seorang menteri  mengambil cuti. Sebab, hal itu tergantung persetujuan Presiden Joko Widodo.

 

"Tidak hanya seminggu, sehari, mau cuti seminggu, ya boleh. Tergantung yang memberi, bukan tergantung KPU,” katanya.

 

"Jadi kalau menteri itu presiden, presiden mau kasih berapa hari, ya itu lah berlakunya, kalau tiga hari, tiga hari, seminggu ya seminggu," sambung Ketua Umum Partai Amanat Nasional.[]